Kabar24.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman menegaskan pemerintah tidak memiliki kepentingan bisnis terkait dengan rencana reklamasi di Teluk Jakarta yang masih menjadi pro dan kontra di masyarakat.
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan mengatkan bahwa pemerintah sangat terbuka dengan kemungkinan meninjau ulang proyek reklamasi di Teluk Jakarta apabila ada kajian yang mampu memberikan solusi terbaik.
"Kalau ada yang komentar bahwa ini untuk kepentingan bisnis, lah, pulau-pulau itu sudah dibagi sejak zaman Pak Harto [Presiden ke-2 RI Soeharto] jadi ya pulau-pulau itu untuk siapa, itu bukan urusan kita lagi. Yang menjadi fokus kita sekarang adalah sistem, keberlangsungan pembangunan. Jangan mudah membuat pernyataan tanpa mempelajari latar belakangnya,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (11/5/2017).
Dia menegaskan kepada semua pihak agar menanti hasil kajian mengenai reklamasi di Teluk Jakarta. Dia juga tidak ingin menanggapi apabila ada keinginan proyek itu dibatalkan karena, terutama setelah Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, terpilih.
"Reklamasi kita tunggu saja kajiannya, kalau kajiannya sudah keluar kita serahkan. Tidak adal alasan untuk membatalkan [proyek reklamasi] sampai hari ini, ya, saya enggak tahu nanti setelah hasil studinya keluar,” katanya.
Sebelumnya, pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan-Sandiaga S. Uno ingin agar proyek rekalamsi Teluk Jakarta dibatalkan.
