Soal Setya Novanto Jadi Tersangka, Golkar Bakal Bersikap Tegas

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menegaskan partainya tidak segan-segan memecat kader partai yang kerap mengambil langkah bertentangan dengan kebijakan partai.
John Andhi Oktaveri | 27 April 2017 17:18 WIB
Sekjen Golkar Idrus Marham (kedua kiri) bersama pengurus DPP Partai Golkar lainnya mengacungkan tangan untuk mendukung Setya Novanto, usai memberi keterangan pers di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa (25/4). - Antara/Rosa Panggabean

Kabar24.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menegaskan partainya tidak segan-segan memecat kader partai yang kerap mengambil langkah bertentangan dengan kebijakan partai.

Demikian disampaikan Idrus seusai mengikuti rapat pengambilan keputusan strategis yang dihadiri seluruh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Golkar seluruh Indonesia di Jakarta, Kamis (27/4/2017).

Pernyataan itu merujuk pada salah satu isi pembahasan rapat mengenai pernyataan Koordinator Bidang (Korbid) Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Golkar, Yorrys Raweyai.

Sebelumnya Yorrys melontarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa Ketua Umum Golkar Setya Novanto hampir pasti menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (KTP-El). Karena itu katanya, Golkar tengah menyiapkan sejumlah langkah khusus bila Novanto benar-benar berstatus tersangka.

"Memang tadi ada yang dipertanyakan dari Ketua DPD Golkar tentang pernyataan Pak Yorrys dan tentunya nanti Korbid Kepartaian akan mengambil sikap dan memprosesnya sesuai PO (Peraturan Organisasi) Partai Golkar Nomor 7," ujar Idrus.

Idrus mengatakan jika ada kader yang menunjukkan Golkar sedang dirundung masalah kesolidan, patut dipertanyakan dukungan kader tersebut kepada ketua umum dan kepengurusan partai.

Sebab, lanjut Idrus, kepemimpinan Novanto dan kepengurusan Golkar saat ini merupakan produk organisasi yang sah, yang ditetapkan melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Bali 2016. Apalagi sudah ada kesepakatan di internal Golkar terkait posisi juru bicara partai yang seharusnya dijalankan Sekjen, ujarnya.

Seorang Korbid, kata Idrus, boleh saja berbicara di hadapan publik namun hanya menyampaikan informasi terkait bidang yang diembannya.

“Jadi, kalau ada kader partai yang pernyataannya berseberangan dengan sekjen selaku juru bicara partai, maka Korbid Kepartaian akan memprosesnya sesuai dengan PO Partai Golkar Nomor 7,” ujarnya.

Dinamika di tubuh Partai Golkar tidak saja muncul sejak merebaknya kasus KTP-El yang melibatkan sang ketua umum, tapi juga sejak pemilihan kepala daerah DKI Jakarta.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar Titiek Soeharto juga melanggar aturan partai karena mendukung pasangan calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga S. Uno, meski Partai Golkar mendukung pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.

Demikian juga dengan mantan Ketua Umum Aburizal Bakrie yang turut menghadiri konferensi pers bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto setelah pasangan Anies-Sandi menang dalam pilkada DKI Jakarta.   

Tag : partai golkar, setya novanto, Idrus Marham
Editor : Stefanus Arief Setiaji

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top