Kata JK Soal Golkar, Kondisinya Tidak Menyenangkan

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan Partai Golkar berada dalam kondisi yang tidak menyenangkan setelah Ketua Umum Setya Novanto dicekal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam dugaan korupsi proyek KTP-El.
Irene Agustine | 25 April 2017 17:33 WIB
Mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum (kiri) bersama Mantan Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto (kanan) bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (6/4). - Akbar Nugroho Gumay

Kabar24.com, JAKARTA — Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga toko senior Partai Golkar menyatakan partai berlambang pohon beringin itu berada dalam kondisi yang tidak menyenangkan setelah Ketua Umum Setya Novanto dicekal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam dugaan korupsi proyek KTP-El.

Setya Novanto dilarang bepergian ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (KTP-El).

“Ini soal Golkar memang berada dalam kondisi yang tidak menyenangkanlah. Karena ketua umumnya sudah dicekal. Dan apabila ada perkembangan lain lagi, tentu suatu partai harus mempunyai pemimpin yang baiklah,” katanya, Senin (25/4/2017).

Sebelumnya, Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Partai Golkar, Yorrys Raweyai mengatakan pihaknya akan mengambil langkah untuk menyelamatkan partai berlambang pohon beringin ini, dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Salah satunya pilihannya, melengserkan Setnov—panggilan Setya Novanto— dari posisi Ketua.

Menurut Kalla, memang harus ada penyelesaian apabila Setya Novanto ditetapkan menjadi tersangka.

“Tapi bagaimanapun harus ada penyelesaian. Kalau ketuanya tersangkut. Tapi kita menunggu saja perkembangannya,” ujarnya.

Menurut Kalla, Golkar mempunyai prosedur sendiri dalam menentukan pergantian pimpinannya. Misalnya, lanjutnya bisa menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Ketum, sebelum digelar Munaslub atau Munas.

“Mungkin perlu sekaligus munas saja tapi tentu waktunya ditentukan oleh Golkar sendiri. Supaya menghematlah. Jangan tiap kali sudah satu kali munaslub, dua kali malah,” katanya.

Soal usulan itu, dia mengatakan hal tersebut diserahkan kembali ke DPD "Tapi tergantung ke Golkar, DPP dan DPD itu yang memutuskan. Tunggu saja.”

Tag : e-ktp, setya novanto
Editor : Stefanus Arief Setiaji

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top