Posisi Setya Novanto di Golkar 'Digoyang'

Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin membantah bahwa jajaran petinggi Partai Golkar telah siaga satu menyiapkan pengganti Ketua Umum Setya Novanto, karena telah dicekal bepergian ke luar negeri setelah menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi KTP elektronik.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 21 April 2017  |  23:31 WIB
Posisi Setya Novanto di Golkar 'Digoyang'
Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono (tengah) didampingi Sekretaris Dewan Pakar Firman Soebagyo (kiri), dan Wakil Ketua Dewan Pakar Mahyudin (kanan) memimpin rapat pleno di DPP Golkar, Jakarta, Selasa (14/3). - Antara/Hafidz Mubarak A.

Kabar24.com, MEDAN - Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin membantah bahwa jajaran petinggi Partai Golkar telah ‘siaga satu’ menyiapkan pengganti Ketua Umum Setya Novanto, karena telah dicekal bepergian ke luar negeri setelah menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi KTP elektronik.

“Tidak benar itu. Saya minta semua kader menahan diri untuk tidak mengeluarkan pernyataan seperti itu,” ujarnya usai membuka kegiatan “Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan” di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), Jumat (21/4/2017).

Kegiatan sosialisasi nilai-nilai kebangsaan itu diikuti ratusan mahasiswa dengan menghadirkan para nara sumber Anggota MPR Hardi Susilo dan Bowo Sidik Pangarso.

Mahyudin mengatakan, bahwa keresahan generasi muda Partai Golkar terhadap pengungkapan kasus dugaan korupsi KTP elektronik hanya aspirasi segelintir kader.

Menurutnya, mayoritas kader Golkar tidak terpengaruh dengan kasus itu sehingga mendorong pergantian pucuk pimpinan. Bahkan dia menilai hingga kini mayoritas kader Golkar solid mendukung kepemimpinan Novanto.

"Saya kira sih biasa. Tapi kalau menurut aturan sendiri, rasanya mayoritas kader Golkar solid tidak ada yang menginginkan untuk Munaslub (Musyawarah Nasional Luar Biasa)," kata Mahyudin.

Wakil Ketua MPR itu mengatakan bahwa tidak ada jaminan kalau seseorang dicegah bepergian ke luar negeri akan menjadi tersangka. Apalagi, ujarnya, penetapan seorang jadi tersangka setidaknya harus dibuktikan dengan dua barang bukti.

Mahyudin menilai, dalam kasus korupsi KTP elektronik, tidak ada syarat yang mendukung untuk dilakukan munaslub. Untuk itu, menurut dia, munaslub tidak mungkin terjadi.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
setya novanto

Editor : Nancy Junita

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top