Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

DPT PEMILU 2019: Kemendagri Sarankan KPU Gunakan Data Pemerintah

Kementerian Dalam Negeri menyarankan Komisi Pemilihan Umum menggunakan data kependudukan milik pemerintah sebagai dasar daftar pemilih tetap (DPT) untuk pemilihan umum.
Lili Sunardi
Lili Sunardi - Bisnis.com 07 April 2017  |  16:21 WIB
Ilustrasi
Ilustrasi

Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian Dalam Negeri menyarankan Komisi Pemilihan Umum menggunakan data kependudukan milik pemerintah sebagai dasar daftar pemilih tetap (DPT) untuk pemilihan umum.

Erikson Manihuruk, Kasubdit Pengolahan Data Kependudukan dan Catatan Sipil di Kemendagri mengatakan, selama ini sering terjadi perbedaan antara data pemerintah pusat dengan data pemerintah daerah yang diajukan ke KPU saat pelaksanaan pilkada. Hal itu membuat persoalan DPT terus berulang, dan KPU kesulitan melakukan penyelarasan.

“Data kependudukan yang ada memang tidak akan pernah selaras, karena pemerintah daerah selalu menginginkan pertumbuhan jumlah penduduk,” katanya, Jumat (7/4/2017).

Erikson menuturkan pihaknya juga sering menemukan data ganda dalam data kependudukan yang diajukan pemerintah daerah. Untuk itu, dirinya meminta KPU menggunakan data kependudukan yang diajukan oleh Kemendagri sebagai dasar penetapan DPT dalam pilkada.

Menurutnya, setiap hari Kemendagri juga melakukan penyelarasannya terhadap data kependudukan di daerah. Hal itu dilakukan, agar dapat mengetahui perkembangan terbaru dari jumlah penduduk, dan mencatat setiap kelahiran maupun kematian.

“Tidak perlu mempersoalkan data dari daerah, karena data itu diselaraskan dengan data pemerintah pusat setiap hari. Artinya Dukcapil mencatat setiap kematian dan kelahiran di daerah,” ujarnya.

Erikson juga menyebutkan Kemendagri terus berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan di seluruh daerah secara reguler. Bahkan, setiap enam bulan akan ada laporan data kependudukan yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kpu kemendagri dpt
Editor : Saeno

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top