Kabar24.com, JAKARTA - Sidang dugaan penistaan agama Ke-15 dengan terdakwa Tjahaja Purnama atau Ahok berlangsung di Gedung Auditorium Kementerian Pertanian Jakarta, Selasa (20/3/2017), seorang ahli linguistik yang menjadi saksi belum menemukan niat pidato Gubernur DKI Jakarta di Kepulauan Seribu.
"Saya belum bisa menyimpulkan apakah ada niat dari Ahok saat berpidato di Kepulauan Seribu," ujar Ahli linguistik Rahayu Surtiati Hidayat.
Baca Juga
Humphrey Djemat anggota tim kuasa hukum Ahok mendesak: "Apakah dalam ilmu linguistik, kalau digali secara perkataan seseorang itu bisa juga menunjukkan niat?"
Rahayu menjawab,"Dalam lingiuistik antara niat dan maksud itu dibedakan. Kalau niat itu Bahasa Inggrisnya 'intention'. Jadi menggambarkan niatnya, dia ingin apa sebenarnya. Kalau maksud itu, dalam linguistik disebut makna pesan. Jadi belum tentu niat, maksudnya bisa beda-beda."
"Dalam pidato terdakwa yang 1 jam 40 menit itu bisa kelihatan niatnya tidak?" tanya Humphrey.
"Wah…Saya harus mendengarkan lagi, membaca untuk mencari kata-kata yang betul-betul ada niat atau tidak, yang pasti ada maksudnya dalam pidato itu," jawab Rahayu.
"Kalau berkaitan khusus dengan Al Maidah bisa itu kelihatan niat atau tidak dari ilmu linguistik?," tanya Humphrey.
"Saya hanya bisa menjelaskan bahwa itu memberi motivasi. Meyakinkan bahwa apabila tidak memilih dia pun proyeknya di sana tetap terlaksana," kata Rahayu, Guru Besar Linguistik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia itu.
Dalam lanjutan sidang Ahok kali ini, terdapat tiga ahli yang rencananya akan hadirkan, yakni ahli agama Islam yang merupakan Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Jakarta dan sebagai dosen Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, Lampung Ahmad Ishomuddin.
Selanjutnya, ahli bahasa yang merupakan Guru Besar Linguistik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia Rahayu Surtiati Hidayat dan yang terakhir ahli hukum pidana yang merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung C. Djisman Samosir.
Ahok dikenakan dakwaan alternatif yakni Pasal 156a dengan ancaman 5 tahun penjara dan Pasal 156 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara.
Menurut Pasal 156 KUHP, barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.
Sementara menurut Pasal 156a KUHP, pidana penjara selama-lamanya lima tahun dikenakan kepada siapa saja yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
