Thames-Coromandel District adalah kabupaten di pulau di utara Selandia Baru, yang mencakup semua Semenanjung Coromandel hingga ke selatan ke Hikutaia. Daerah ini dikelola oleh Thames-Coromandel District Council, yang memiliki kursi di Kota Thames. Itu dewan kabupaten pertama yang dibentuk di Selandia Baru pada 1975. Kabupaten ini terletak di wilayah Walikota Thames-Coromandel.
Kabupaten itu memiliki populasi 28.400 pada Juni 2016. Dari sensus 2006, ada 6.756 hidup di wilayah Thames, 3.768 di Whitianga, 3.555 di Whangamata, dan 1.476 di Coromandel.
Beberapa waktu lalu, warga daerah ini protes dan menggugat. Kebebasan berkemah mereka di kabupaten itu kini dibatasi. Hakim di pengadilan memutuskan menghapuskan aturan bebas berkemah. Peraturan itu membingungkan pengacara Motor Caravan Association Mai Chen dan mengatakan seorang hakim di Pengadilan Tinggi memutuskan legalitas mereka pada minggu ini.
Mark Cooper (warga) memerintahkan dewan mencabut beberapa pasal dari peraturan yang melarang berkemah di tempat umum dan parkir untuk camping. Mereka tidak berhak untuk melarang kebebasan berkemah di beberapa tempat.
Dewan telah menggunakan kontrol tempat-tempat umum dan parkir serta kebebasan berkemah. Hakim telah menghapus kebebasan untuk pergi ke tempat berkemah. Beberapa headline media lokal - seperti "Coromandel' peraturan kebebasan berkemah melanggar hukum" - mungkin membuat bingung. Namun, Dewan menang dan kepala eksekutif, David Hammond, mengatakan itu hasil yang bersih dan "sangat memuaskan untuk dewan dan masyarakat kita".
Demi keadilan, Mark Cooper memerintah dewan harus mencabut beberapa pasal dari peraturan yang melarang berkemah di tempat umum dan parkir untuk camping. Namun, dewan berhak untuk melarang kebebasan berkemah di beberapa tempat.
Putusan itu tepat waktu. Ini terjadi sehari menjelang sidang peraturan baru tentang kebebasan berkemah di dewan. Hammond mengatakan dewan itu memilih cara yang berbeda untuk mengelola kebebasan berkemah. Hal itu mempertimbangkan komentar dari semua orang dan mendengarkan apa yang mereka katakan kepada kita". Jadi sudah mestinya.
Dewan mengakui pentingnya pariwisata, tapi dewan juga mengakui kebutuhan untuk melindungi lingkungan dan kesehatan dan keselamatan semua orang yang menggunakan taman dan tempat umum.
Kekebabsan itu memberikan efek yang menjijikkan akhir tahun lalu ketika dewan mengatakan ada lebih dari 1.000 pemberitahuan adanya pelanggaran dan peringatan diberikan lantaran kekebebasan berkemah mencemoohkan peraturan.
Pelanggar terburuk dari yang berkemah adalah menyalakan api secara ilegal, buang air besar sembarangan dan meninggalkan kertas toilet mereka dan limbah. Haruskah berkemah berhak melakukan hal ini? Untungnya tidak.
Dari aspek konstitusional, asosiasi menantang bahwa larangan kebebasan berkemah bertentangan dengan Bill of Rights. Hakim mengatakan tidak. "Kebebasan ada batasnya."
Georg Wilhelm Friedrich Hegel -- filsuf yang lahir sekitar dua abad setelah Hobbes dan lahir di Stuttgart pada 27 Agustus 1770 dan meninggal pada 14 November 1831-- dalam pemikirannya mengatakan kebebasan individu dapat merupakan suatu aspek yang penting, mengingat individu merupakan makhluk yang rasional.
Namun, Hegel juga meyakini kebebasan tidak dapat sepenuhnya diberikan kepada individu. Sebab hawa nafsu juga dapat memengaruhi sikap-sikap individu selain rasionalitas. Oleh karena itu, Hegel memandang individu dapat memperoleh kebebasannya apabila negara turut andil dalam mengaturnya.
"Kepentingan individu yang bertabrakan ini tidak dapat menimbulkan sistem yang bisa menjamin kelangsungan semua orang. Oleh sebab itu otoritas yang tidak dapat ditentang harus menerapkan padanya” (Marcuse 2004, 139).
Penyalahgunaan kebebasan kebebasan akan merugikan masyarakat, kata Tun Dr Mahathir Mohamad. "Semua kebebasan harus dibatasi. Masalahnya adalah dalam menentukan batas-batas. Semua orang ingin bebas, tapi itu akan melanggar kebebasan orang lain? Saya tidak menentang hak asasi manusia, tetapi penyalahgunaan itu," katanya.
Dengan adanya sistem itu, bukan berarti kebebasan individu terbatasi. Individu tetap bisa mendapatkan kebebasannya, tetapi ada otoritas yang mengatur dan membatasinya untuk mencegah konflik berlangsung, dan hal yang membatasi tersebut adalah negara dengan menerapkan sistem hukum.
“Di sini, lagi-lagi, dalam menempatkan negara di atas masyarakat, Hegel tetap menggunakan pola yang sama. Dia memberikan kedudukan yang tertinggi pada negara karena dia melihat adanya dampak-dampak yang tak terelakkan dari pertentangan dalam masyarakat. Kepentingan individu yang bertabrakan ini tidak dapat menimbulkan sistem yang bisa menjamin kelangsungan semua orang, oleh sebab itu otoritas yang tidak dapat ditentang harus diterapkan padanya” (Marcuse 2004, 139).
"Penyalahgunaan kebebasan akan merugikan masyarakat," kata Tun Dr Mahathir Mohamad. "Semua kebebasan harus dibatasi. Masalahnya adalah dalam menentukan batas-batas. Semua orang ingin bebas, tapi itu akan melanggar kebebasan orang lain."
Namun, negara [pemerintah] harus memperhatikan masalah rakyat. "Jika tidak, mereka akhirnya akan memberontak," kata mantan PM Malaysia itu.
Inilah pelajaran yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh bangsa ini. Kebebasan itu harus tetap berpijak kepada rasa keadilan. Tidak seenaknya sendiri tanpa mengindahkan orang lain.
