Bisnis.com, JAKARTA – Seiring dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang melibatkan 21 daerah di Aceh, maka pemerintah memutuskan penanganan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca gempa di daerah tersebut akan dilakukan secara langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
“Ini menyangkut baik untuk rumah, jalan, pasar, fasum (fasilitas umum), fasos (fasilitas sosial) dan sebagainya,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung usai rapat terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (16/12/2016).
Dia mengungkapkan mengenai anggaran sudah tersedia, dan mekanismenya sudah diputuskan oleh Menteri Keuangan. Dengan adanya pengalaman pada waktu tsunami dulu menjadi pengalaman yang berharga. Dia berharap nanti mekanisme keuangannya mudah-mudahan tidak ada masalah di kemudian hari.
Atas perintah Presiden, lanjutnya, pihaknya telah mengirim surat ke Menteri PUPR dan menteri terkait agar mereka mempunyai pegangan segera melaksanakan.
Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan anggaran yang disediakan oleh Kementerian Keuangan sebanyak Rp2 triliun yang penggunaannya harus melalui persetujuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kendati demikian, dana yang saat ini siap untuk digunakan sebanyak Rp250 miliar.
“Mau bangun pasar, sekolah, kantor yang rusak, semua harus lewat BNPB. Sekolah itu nanti harus tahan gempa. Konstruksi sudah diuji coba ribuan di tsunami kemarin. Di Belu juga. Di daerah-daerah gempa dipakai,” katanya.
Sementara itu, Kepala BNPB Willem Rampangilei menjelaskan memang ada anggaran sebanyak Rp2 triliun. Hanya saja, lanjutnya, dengan adanya bencana yang selalu terjadi akhir tahun maka nanti akan dialokasikan pada anggaran 2017.
“Menkeu tidak ada masalah untuk anggaran penanganan bencana. [Rp250 miliar] itu yang disediakan sewaktu-waktu dipakai,” katanya.
Dana tersebut, lanjutnya, digunakan untuk penanganan bencana. Oleh karena itu perlu adanya pendataan, assessment, dan verifikasi.
