Kabar24.com, JAKARTA - Aksi damai 2 Desember akhirnya tetap berlangsung dengan jalan tengah pemindahan lokasi unjuk rasa.
DPR mengapresiasi hasil pertemuan antara Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan pimpinan Majelis Ulama Indonesia yang menghasilkan kesepakatan demonstrasi pada Jumat (2/12) tetap dilakukan dan dipusatkan di Kawasan Monumen Nasional.
"Saya nilai pertemuan itu bagus karena sudah diatur, ada titik temu dari masyarakat," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Gedung Nusantara III, Jakarta, Senin.
Fadli mengatakan hasil pertemuan antara Kapolri dengan Pimpinan MUI yang menghasilkan kesepakatan bahwa aksi pada Jumat (2/12) difokuskan di Monas, terlihat lebih tertib.
"Dari dialog sudah ada titik temu, ajak demonstran berdiskusi sehingga diharapkan Presiden Jokowi, Kapolri dan Panglima TNI ada dalam aksi tersebut," ujarnya.
Menurut dia, kalau Presiden Jokowi menerima para demonstran, masalah akan selesai karena Presiden telah menyatakan tidak akan mengintervensi proses hukum yang dijalani Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki T. Purnama.
Hasil pertemuan antara Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan pimpinan Majelis Ulama Indonesia di Kantor MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/11) terkait rencana aksi pada Jumat (2/12) menghasilkan sejumlah hal berikut:
- Aksi tetap digelar pada 2 Desember 2016 dalam bentuk Aksi Super Damai Gelar Sajadah dengan tuntutan tegakkan hukum yang berkeadilan
- Aksi digelar dalam bentuk dzikir dan doa keselamatan negeri serta tausiah di Lapangan Monas dan sekitarnya sejak pukul 08.00 WIB hingga Shalat Jumat. KH Maruf Amin bertindak sebagai khotib. Seluruh jajaran TNI dan Polri diharapkan dapat terlibat pada kegiatan ini
- GNPF MUI dan Polri sepakat mengawal para peserta pulang dengan tertib ke daerah masing-masing
- GNPF MUI dan Polri sepakat membentuk tim terpadu untuk mengatur masalah teknis pelaksanaan terkait pemasangan kiblat, panggung, shaf, pintu-pintu monas, serta pintu-pintu darurat, posko-posko medis, tempat wudhu, toilet, satgas yang mengatur datang dan pulangnya peserta Aksi
- GNPF MUI dan Polri sepakat jika ada gerakan di luar yang telah disepakati, itu adalah bukan bagian dari Aksi Bela Islam III. GNPF MUI tidak bertanggung jawab atas gerakan tersebut, dan Polri dapat menindak sesuai aturan yang berlaku.
- GNPF MUI dan Polri sepakat tidak ada lagi imbauan dari Polda untuk melarang keberangkatan termasuk menghalang-halangi perusahaan bis yang ingin mengantarkan keberangkatan Peserta Aksi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
