KPK Sita Dua Aset Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat

Khabar24.com, JAKARTA -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi dua aset milik mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada hari ini (Selasa, 22/11/2016).

"Benar jaksa eksekutor KPK mengeksekusi aset Nazaruddin hari ini," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Aset Nazaruddin yang disita KPK antara lain Ruko Wijaya Graha berada di samping Polres Jakarta Selatan dan tanah dan bangunan di Warung Buncit Nomor 21 dan Nomor 26 RT 06/03, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan.

Sebelumnya, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin divonis 6 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 1 tahun kurungan karena dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

Vonis tersebut berdasarkan tiga pasal berlapis yaitu pasal 12 huruf b UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP; pasal 3 UU No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP; dan pasal 3 ayat (1) huruf a, c dan e UU No 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No 25/2003 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Dalam dakwaan pertama, Nazaruddin dinilai terbukti menerima hadiah berupa 19 lembar cek yang jumlah seluruhnya Rp23,119 miliar dari PT Duta Graha Indah (PT DGI) dan Rp17,250 miliar dari PT Nindya Karya.

Pada dakwaan kedua, Nazaruddin dinilai terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang hingga mencapai Rp627,86 miliar selama periode 2010-2014.

Dalam kurun waktu Oktober 2010-April 2011, menurut jaksa Nazaruddin mendapatkan sejumlah uang dari pihak-pihak lainnya yang merupakan bayaran karena telah mengupayakan proyek-proyek pemerintah tahun 2010.

Menurut jaksa, Nazaruddin antara lain mendapat 19 lembar cek dari PT DGI senilai total Rp23,119 miliar; dari PT Nindya Karya Rp17,250 miliar; dan PT DKI terkait pembangunan Wisma Atlet di Jakabaring Palembang berupa lima lembar cek senilai Rp4,575 miliar.

Nazaruddin juga menerima Rp13,250 miliar dari PT Waskita Karya; Rp3,762 miliar dari PT Adhi Karya; Rp33,158 miliar dari Odie dan kawan-kawan; dari Alwin Rp14,148 miliar dan dari PT Pandu Persada Konsultan Rp1,7 miliar.

Pada dakwaan ketiga, Nazaruddin dinilai melakukan pencucian uang hingga mencapai Rp283,599 miliar selama periode 2009-2010 dengan cara menggunakan rekening atas nama orang lain dan rekening perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Permai Grup dengan saldo akhir seluruhnya Rp50,205 miliar; dibayarkan atau dibelanjakan untuk pembelian tanah dan bangunan seluruhnya Rp33,194 miliar; dan tanah berikut bangunan yang dititipkan dengan cara seolah-olah dijual (dialihkan kepemilikannya) senilai Rp200,265 miliar.

Nazaruddin saat ini juga sedang menjalani vonis hukuman tujuh tahun penjara dalam perkara suap terkait pembangunan Wisma Atlet SEA Games XXVI Palembang.