Kabar24.com, JAKARTA - Para pekerja/buruh diminta untuk tidak memperkuh suasana perpolitikan dengan ikut demo atau melakukan mogok di perusahaan sebab justru dinilai berpotensi bakal merugikan para pekerja sendiri.
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menorong para buruh dan pekerja untuk fokus pada isu perburuhan dan tidak terdorong untuk ikut aksi demo pada 2 Desember 2016.
Hal ini disampaikan Hanif di sela-sela pembukaan Kongres Perkumpulan Sawit Watch di Bogor, Selasa (22/11), menanggapi rencana Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan mogok nasional pada 2 Desember 2016, dibarengkan dengan rencana aksi Bela Islam 3.
"Saya ajak teman-teman buruh untuk fokus bekerja dan tidak usah ikut dalam politik yang menghangat akhir-akhir ini. Enggak menyelesaikan masalah, malah bisa nambah keruh suasana. Semua pihak, termasuk serikat buruh, seyogyanya ikut menebarkan kesejukan, ketenangan dan kerukunan," kata dia lewat keterangan resmi.
Menurut Hanif, pemerintah tidak alergi dengan demostrasi. Unjuk rasa maupun mogok adalah hak buruh. Meski demikian, pelaksanaan mogok dan unjuk rasa buruh harus sesuai koridor aturan yang ada.
Disamping itu, perlu juga dipertimbangkan segi manfaatnya bagi buruh itu sendiri. Jangan sampai gerakan buruh justru merugikan buruh, yang justru membuat buruh malas berserikat.
"Saya minta tolong pimpinan buruh jangan mengada-ada. Jangan politisasi buruh untuk kepentingan lain di luar agenda buruh dalam hubungan industrial. Serikat buruh fokus saja pada isu-isu perburuhan," imbuhnya.
Ia berharap, gerakan buruh terus menguat, sebagai bagian strategi perjuangan meningkatkan kesejahteraan. Salah satu indikator menguatnya gerakan buruh adalah apabila jumlah buruh yang berserikat dan jumlah serikat buruh di perusahaan bertambah.
Masalahnya, data Ketenagakerjaan menunjukkan, terjadi penurunan jumlah buruh yang bergabung dalam serikat. Tiga tahun lalu jumlah buruh yang berserikat mencapai 4.3 jutaan, turun menjadi 2.7 jutaan pada tahun ini.
Jumlah serikat buruh di perusahaan yang semula mencapai 14 ribuan, turun menjadi 7 ribuan. Sementara pada saat yang sama, jumlah federasi dan konfederasi serikat buruh terus bertambah yang menandai tingginya polarisasi dalam gerakan buruh.
Dia menduga salah satu faktor penyebab penurunan partisipasi buruh dalam serikat dan berkurangnya jumlah serikat buruh dalam perusahaan lantaran kuatnya tarikan politik dalam gerakan buruh.
"Buruh bisa terdemoralisasi dan malas berserikat kalau pimpinan serikat buruhnya sibuk berpolitik dan masuk ke isu-isu non-buruh. Saran saya, fokus sajalah ke agenda-agenda perburuhan. Kasihan pekerja/buruh yang sudah bayar iuran ke serikat," katanya.
Menaker Hanif menambahkan bahwa penciptaan lapangan kerja hanya dimungkinkan apabila suasana politik kondusif. Oleh karenanya, ia mengajak serikat buruh dapat membantu menyejukkan suasana politik, sehingga yang sudah bekerja dapat nyaman bekerja dan yang belum bekerja bisa mendapatkan pekerjaan.