Kabar24.com, JAKARTA - Kepolisian Malaysia menggerebek kantor kelompok pro-demokrasi Bersih, Jumat (18/11/2016), sehari jelang demonstrasi menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, kata pegiat itu.
Ribuan orang direncanakan terlibat dalam unjuk rasa mendesak pengunduran diri Najib, Sabtu (19/11/2016), karena dianggap terlibat skandal perusahaan keuangan negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB) senilai milyaran dolar.
Bersih melalui Twitter resminya mengatakan polisi dan petugas Komisi Perseroan menggerebek markasnya.
Pihak kepolisian menyita sejumlah aset, tambahnya. Pegiat itu mengatakan polisi masih berada di kantornya, tetapi sejauh ini belum ada konfirmasi ada yang ditahan.
Namun, pihak kepolisian belum dapat dimintai keterangan.
Anggota sekretariat Bersih, Mandeep Singh, via Twitter, mengatakan, penggerebekan itu dijalankan sesuai aturan hukum pidana. Ketentuan tersebut memperbolehkan petugas menindak "tiap aktivitas yang mengancam sistem demokrasi parlementer".
Melissa Sasidaran, pengacara Bersih ikut berkicau via media sosial itu, pihaknya bersama pembela lain dicegah masuk ke kantor oleh kepolisian.
Juru bicara Bersih, dan ketuanya, Maria Chin Abdullah, belum dapat dihubungi untuk dimintai keterangan.
Sebanyak 200 ribu orang berpartisipasi dalam unjuk rasa yang digelar Bersih tahun lalu. Pegiat itu sering mengadakan demonstrasi besar menuntut reformasi lembaga dan mendesak pemilihan umum sejak 2007.
Bersih bersama pegiat lainnya tengah diselidiki otoritas terkait, khususnya setelah pihak itu dilaporkan menerima dana dari Open Society Foundations (OSF), yayasan yang terhubung dengan taipan bisnis George Soros.
Pengunjuk rasa pro-pemerinth awal bulan ini juga berkumpul di luar kantor media online, Malaysiakini, setelah ada laporan laman itu menerima dana dari OSF.
Pemerintahan Najib dinilai tengah bersikap keras terhadap media dan gerakan masyarakat demi mendiamkan kritik yang ditujukan padanya terkait skandal pencucian uang 1MDB.
1MDB merupakan lembaga keuangan yang didirikan Najib. Ia juga mengepalai dewan penasihatnya. Badan itu kini tengah diselidiki setidaknya enam negara, diantaranya Swiss, Singapura, dan Amerika Serikat.
Meski demikian, Najib menyangkal semua skandal dan tuduhan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
