Kabar24.com, PALEMBANG -Aparatur negara diimbau untuk bertransaksi di perbankan secara jujur dan memberikan pelayanan prima kepada publik.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan akan mengawal pelayanan prima dengan memantau transaksi aparatur negara, kata Ketua PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin di Palembang, Rabu (2/11/2016).
Pengawalan pelayanan prima tersebut untuk mewujudkan kepala daerah yang berintegritas dalam pelayanan kepada publik, kata Kiagus.
Pada Seminar Nasional Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Publik diselenggarakan Universitas Sriwijaya Palembang itu, dijelaskan bahwa dalam menjalankan pelayanan prima perlu memperhatikan input dan output.
"Input berupa pengadaan barang dan jasa yang jelas, sedangkan output-nya berupa kepatuhan pelayanan pada undang-undang serta pembuatan standar operasional prosedur (SOP). Dari keduanya PPATK dapat menganalisis adanya pelanggaran atau tidak," katanya.
Sementara, hasil analisis bisa digunakan untuk rekomendasi kepada lembaga negara dalam melakukan rekrutmen aparatur sebagai poin pertimbangan, karena pelayanan prima bisa terealisasi jika aparatur negara memiliki integritas dan kompetensi dibuktikan dengan bersihnya transaksi.
Melalui seminar tersebut, ia menyarankan kepada para pejabat dan aparatur di Sumsel agar selalu mengklarifikasi secara jujur dalam bertransaksi di bank agar tidak dicurigai, serta melakukan transaksi dalam nominal yang wajar.
"Sementara, transaksi dalam jumlah nominal besar secara otomatis akan terlapor ke PPATK, dan jika sudah terlapor pasti kami selidiki," kata Kiagus.
