Kabar24.om, JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengklarifikasi kabar yang menyebutnya sebagai orang di belakang rencana demonstrasi sejumlah ormas pada tanggal 4 November mendatang.
SBY memastikan, kabar tersebut tidak jelas dan cenderung ngawur.
Dia tak memungkiri, hawa politik di Indonesia khususnya di Jakarta sedang memanas. Hal itu ditambah dengan munculnya rencana demo terkait dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok itu.
“Kemarin Presiden Joko Widodo bertemu dengan Pak Prabowo, saya bertemu dengan Wiranto dan banyak pertemuan lainnya. Saya cermati satu per satu itu,” kata dia di kediamannya di Cikeas, Bogor, Rabu (2/11/2016).
SBY menjelaskan, pertemuan dan pembicaraan politik itu pada dasarnya baik. Hanya saja, dia melihat ada salah informasi yang kemudian memunculkan kabar tak sedap terhadap dirinya.
Tak mau disalahkan, dia pun menyoroti kinerja intelijen negara. Dia meminta intelijen tidak boleh memberikan informasi yang ngawur dan asal tuduh. Sebab, jika hal itu dilakukan, akan menciptakan sebuah kondisi yang tidak baik.
“Ini era demokrasi, bukan lagi zaman otoritarian. Intelijen harus akurat jangan ngawur dan main tuduh, jangan pertemuan politik di luar kekuasaan dicurigai,” imbuhnya.
Kejahatan
SBY menegaskan, demonstrasi bukan kejahatan, tetapi merupakan bagian dari proses demokrasi. Selain itu dia juga membandingkan bahwa, dulu semasa dia berkuasa tidak pernah melarang orang untuk berdemonstrasi.
“Semua demonstrasi bisa dilakukan dari yang skalanya kecil hingga besar. Saya tidak pernah mencurigai orang-orang mendanai sebuah demonstarsi besar. Analisis intelijen yang asal tuduh saya kira berbahaya, menuduh partai politik, itu fitnah,” ungkapnya.
SIMAK: KPK Awasi Proyek Listri 35 Ribu MW
Sebagai pemimpin partai politik, dia setuju bahwa demonstrasi tidak boleh anarkis. Kendati demikian, dia meminta pemerintah untuk tidak menggunakan anarkis sebagai tameng menggembosi sebuah aksi demonstrasi, mencegah atau memberi sekat agar demo tersebut tidak terjadi.
Tak hanya itu, pria yang dua kali menjabat sebagai presiden itu menerangkan bahwa inti persoalan yang terjadi saat ini ada di penegak hukum. Persoalan dugaan penistaan tersebut ada di aparat penegak hukum, bola ada di tangan mereka.
“Harapan kami di Partai Demokrat, proses hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok harus transparan dan adil,” tegasnya.
Seperti ramai diberitakan, rencananya sejumlah ormas yang mengatasnamakan agama bakal menggelar demonstrasi menuntut kepolisian untuk memproses incumbent yakni Ahok terkait dugaan penistaan agama. Mereka meminta kepolisian menuntaskan kasus tersebut dan tidak pandang bulu.
Belum Ada Surat
Secara terpisah, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Pol. Agus Rianto mengatakan, sampai saat ini belum ada surat pemberitahuan terkait pelaksanaan demonstrasi tersebut. Dia menyebutk, seharusnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku surat sudah diserahkan kepada kepolisian tiga kali 24 jam.
“Sampai sekarang kami belum menerima, jadi kami belum bisa memastikan berapa jumlah yang bakal hadir dalam demonstrasi tersebut,” ujar Agus.
Kendati belum ada informasi jumlah orang peserta demonstrasi, namun perwira menengah polri itu menengarai jumlah pengunjuk rasa pada 4 November mendatang mencapai 30.000 hingga 50.000 orang.
Dia menambahkan, seharusnya publik mempercayakan penanganan masalah ke pihak kepolisian. Penanganan kasus itu terus berjalan, sejumlah saksi juga masih diperiksa. Karena tahapannya masih penyelidikan, makanya publik harus bersabar. Pasalnya tahapan hukum tidak bisa diselesaikan secepat kilat.
“Penyelidikan masih mengumpulkan keterangan, seharusnya percayakan kepada kami, karena ini merupakan persoalan hukum,” imbuhnya.
Meski demikian, untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi gesekan dalam aksi itu, mereka telah menyiagakan 18.000 ribu personil gabungan dari Polri dan TNI untuk mengamankan jalannya aksi itu. Dia berharap, massa tetap tenang dan tidak mempercayakan seluruh proses hukum ke kepolisian.
