Kabar24.com, JAKARTA--Pemerintah berusaha mendorong dunia internasional untuk meningkatkan kerja sama perlindungan, kesejahteraan, dan keahlian buruh migran. Indonesia sangat berkepentingan terhadap perlindungan buruh migran mengingat jumlah buruh migran Indonesia sangat besar.
Ketenagakerjaan Indonesia M Hanif Dhakiri mengatakan Indonesia sangat berkepentingan pada upaya perbaikan sistem perlindungan dan peningkatan keahlian buruh migran. Pasalnya, Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah buruh migran yang besar.
“Indonesia akan mendorong sistem perlindungan terhadap buruh migran serta peningkatan skill buruh migran,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (25/8/2016).
Hal itu disampaikan sebelum berangkat menghadiri pertemuan tingkat Menteri Tenaga Kerja anggota Colombo Process (CP) ke-5 yang diselenggarakan di Colombo Sri Lanka.
Adapun, data Kementrian Ketenagakerjaan mencatat jumlah tenaga kerja Indonesia di luar negeri pada 2016 mencapai 6 juta orang lebih. Para pekerja itu tersebar di berbagai negara.
Dhakiri mengklaim Indonesia memiliki contoh yang baik dalam upaya melindungi buruh migran, di antaranya dengan memperbaiki sistem seleksi, penempatan, perlindungan, hingga kembali ke Tanah Air.
Indonesia juga telah melakukan moratorium pengiriman buruh sektor domestik (pembantu rumah tangga) ke negara-negara Timur Tengah.
Terkait dengan upaya peningkatan keahlian, Kementerian Ketenagakerjaan terus melakukan peningkatan skill dan profesionalisme buruh. Sehingga ke depan, buruh migran Indonesia tak lagi disebut Tenaga Kerja Indonesia, tapi Tenaga Profesional Indonesia.
Hanif juga mengajak negara-negara penerima buruh migran Indonesia untuk melakukan kerja sama investasi berupa pelatihan kepada calon buruh migran Indonesia. Menurutnya, kerja sama ini akan saling menguntungkan bagi Indonesia sebagai pengirim, maupun negara lain sebagai penerima buruh migran asal Indonesia.
“Investasi tak hanya berupa industri secara fisik, tapi juga peningkatan kapasitas buruh,” ujarnya.
