Bisnis.com, JAKARTA — Berawal dari semangat kepedulian terhadap pentingnya pendidikan untuk pertumbuhan pembangunan Negara, Gerakan Indonesia Pintar memprakarsai pembentukan Satgas Indonesia Pintar (SIP).
GIP berkomitmen penuh untuk mendukung SIP dalam upaya menggiatkan semangat gotong royong seluruh elemen bangsa untuk menyukseskan Sepuluh Program Nawacita di Bidang Pendidikan.
Satgas Indonesia Pintar (SIP) dibentuk dengan tujuan mempercepat penyerapan KIP, dan menggiatkan gerakan Sekolah Ramah Anak, serta penguatan Pendidikan Karakter.
Berdasarkan Basis Data perTahun (BDT) tahun 2015 dan sesuai validasi Kementerian sosial tahun lalu, ada sekitar 20,4 juta anak berusia 6-21 tahun yang berhak menjadi penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) memilah kembali data tersebut sehingga menghasilkan 17,9 juta anak kurang mampu yang berhak menerima KIP.
Dari jumlah tersebut, sebesar 97% KIP sudah didistribusikan ke rumah tangga sasaran (RTS). Namun fakta di lapangan, dari jumlah tersebut masih terdapat sekitar 10 persen KIP yang hanya sampai di kantor kelurahan atau balai desa.
“Alasannya karena tidak ada dana operasional untuk mendistribusikan. Yang kedua karena masalah pada data penerima KIP,” tutur Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud, Hamid Muhammad, seperti dikutip dari laman resmi Kemdikbud, Rabu (24/8/2016).
Hal tersebut disampaikannya saat acara pendeklarasian Satgas Indonesia Pintar (SIP) di Taman Ekspresi Bogor, Jawa Barat, Minggu (21/8/2016).
Hamid juga menuturkan, permasalahan data penerima KIP juga beragam. Ada penerima KIP yang sudah menikah, sudah lulus sekolah, ada yang mendapat dua kartu, hingga penerima KIP yang sudah pindah atau meninggal dunia.
Oleh karena itu, dibentuklah Satuan Tugas (Satgas) Indonesia Pintar ini. Selain untuk mengadvokasi permasalah yang ada, juga untuk mengadvokasi anak-anak yang dianggap berhak menerima KIP tapi belum mendapat KIP.
Yanti Yulianti, Ketua Umum Gerakan Indonesia Pintar, memastikan anak-anak yang belum bersekolah bisa kembali ke sekolah dengan syarat-syarat yang bisa dilengkapi di pos pengaduan.
“Saya berharap agar deklarasi GIP ini bisa membantu mendampingi anak-anak yang selama ini belum bersekolah tetapi siap bersekolah untuk mendapatkan hak pendidikan,” ujarnya.
Acara pendeklarasian Satgas Indonesia Pintar juga dihadiri oleh Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Harry Hikmat, dan Walikota Bogor, Bima Arya.
Dalam acara tersebut, selain mendengarkan aspirasi dan sosialisasi mengenai KIP, juga diberikan surat edaran mengenai pendataan KIP pada Dapodik (data pokok pendidikan) ke beberapa kepala sekolah di Kota Bogor secara simbolik.
Selain itu, ada juga penyerahan KIP secara simbolik kepada anak-anak yang berhak menerima.
Walikota Bogor, Bima Arya, mendukung penuh pendeklarasian Satgas Indonesia Pintar (SIP).
“Saya siap untuk terus berkoordinasi beserta jajaran terkait dinas pendidikan, camat, dan lurah untuk memastikan bahwa program ini sukses menyerap 100 persen,” ujarnya.
