Bisnis.com, LONDON - Inggris, yang menyatakan diri keluar dari Uni Eropa, pada 2 September 2016 akan memiliki perdana menteri baru, menggantikan David Cameron yang menyatakan mundur setelag referendum Brexit, pekan lalu.
Partai Konservatif, partai penguasa, Senin (27/6/2016) menyatakan Inggris bisa memiliki perdana menteri baru pada awal September. Kini, Pemerintah berada di bawah tekanan untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Cameron yang mengumumkan akan mengundurkan diri pada Oktober setelah Inggris mengabaikan saran dan memilih untuk meninggalkan blok beranggotakan 28 negara itu dalam referendum pekan lalu.
Cameron mendesak para menteri untuk sementara ini bekerja sama. Namun, dia membentuk unit terpisah, yang dikelola oleh para pegawai negeri, yang akan membantu menyarankan Inggris berjalan dan memilih untuk masa depan setelah keluar dari Uni Eropa.
Semua itu dilakukan karena situasi bisa memicu pertempuran kepemimpinan yang bisa menarik beberapa penasihat terdekat Cameron. "Meskipun meninggalkan Uni Eropa tidak sejalan dengan rekomendasi saya, saya yang pertama untuk memuji kekuatan yang luar biasa kami sebagai sebuah negara," kata Cameron di parlemen.
"Kita harus melanjutkan dengan menerapkan keputusan ini dan menghadapi tantangan yang tidak diragukan lagi akan terbawa, saya percaya kita harus berpegang teguh pada visi Inggris yang ingin dihormati di luar negeri, toleran di rumah, terlibat dalam dunia."
Ditanya tentang kemungkinan referendum Uni Eropa kedua, Cameron mengatakan hasil suara Kamis harus diterima.
Graham Brady, ketua "Komie 1922 " dari anggota parlemen Konservatif yang menetapkan aturan-aturan dasar partai di parlemen, mengatakan kelompok itu merekomendasikan kontes kepemimpinan harus dimulai pekan depan dan menyimpulkan paling lambat 2 September.
"Baik Konservatif dan negara secara umum benar-benar ingin kepastian. Kami ingin resolusi dan kami pikir itu akan menjadi hal yang baik untuk menyimpulkan proses ini secepatnya dan kami praktis bisa," Brady kepada Sky News.
Dia mengatakan seharusnya tidak ada pemilihan parlemen baru sebelum Inggris menegosiasikan keluar dari Uni Eropa.
Beberapa anggota parlemen Konservatif telah mendesak calon pimpinan untuk mencoba untuk menengahi kesepakatan dengan cepat untuk memastikan setiap kampanye adalah sebagai penawar rasa sakit, dan untuk menghindari memperdalam perpecahan selama kampanye referendum.
"Sebuah kontes kepemimpinan saat ini adalah tidak dalam kepentingan negara kita," kata Justine Greening, menteri pembangunan internasional. "Ini berarti partai kami berfokus ke dalam pada waktu negara kita di mana sebagian besar kita sangat butuhan untuk fokus ke luar."
