Disnakertrans Sumut Dinilai Perlu Percepat Penyerapan Anggaran Belanja

Kabar24.com, MEDAN - Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sumatra Utara dinilai perlu meningkatkan penyerapan anggaran khususnya belanja tidak langsung. Pasalnya, penyerapan anggaran selama kuartal I/2016 tercatat baru mencapai 12,37%.

Ketua Komisi E DPRD Sumut Syamsul Qodri Marpaung mengatakan, penyerapan belanja tidak langsung, khususnya pada program-program peningkatan kesempatan kerja harus dipercepat.

"Ini penting untuk mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Sumut. Kami melihat selama kuartal I/2016, Disnakertrans Sumut lebih fokus pada belanja tidak langsung," ucapnya, Kamis (16/6/2016).

Syamsul juga meminta, pengawasan terhadap tenaga kerja asing (TKA) di Sumut diperketat. Adapun, selama ini, kendati memiliki anggaran pengawasan khusus, Disnakertrans Sumut tidak memiliki data pasti mengenai jumlah TKA yang ada.

Sekretaris Disnakertrans Sumut Jurman Harahap merinci, sepanjang kuartal I/2016, realisasi penyerapan baru mencapai Rp4,78 miliar dari pagu Rp38,68 miliar. Adapun, realisasi belanja tidak langsung mencapai 11,7% atau Rp3,54 miliar dari pagu Rp30,27 miliar. Sementara itu, realisasi belanja 14,8% atau Rp1,24 miliar dari pagu 8,41 miliar.

Masih berdasarkan data yang sama, pada periode tersebut, penyerapan anggaran untuk program peningkatan kesempatan kerja masih belum ada. Pagunya pada tahun ini mencapai Rp2,28 miliar.

"Pada tahun lalu alokasi anggarannya Rp2,67 miliar. Beberapa program yang kami laksanakan di antaranya perluasan kesempatan kerja sistem padat karya infrastruktur, operasional bursa kerja online, pelatihan, dan pengawasan evaluasi TKA," ucap Jurman.

Berdasarkan data BPS Sumut pada Februari 2016, jumlah pengangguran terbuka meningkat menjadi 6,49% dari 6,39% pada Februari 2015. Jumlahnya meningkat 6.700 orang menjadi 427.000 orang pada Februari 2016.

Beberapa lapangan pekerjaan yang paling banyak menyerap tenaga kerja yakni pertanian 40,51%, perdagangan, rumah makan dan akomodasi 20,5%, serta jasa, kemasyarakatan, sosial dan perorangan 16,81%.