Kabar24.com, JAKARTA—Kementerian Dalam Negeri mulai menyisir peraturan daerah atau perda yang dianggap diiskriminatif, untuk dimasukkan ke dalam daftar perda bermasalah yang akan dihapus.
Sumarsono, Direktur Jenderal Otonomi Daerah, mengatakan Kementerian Dalam Negeri akan mulai menyasar perda yang dianggap diskriminatif. Akan tetapi, penyisiran perda diskriminatif akan dilakukan dengan sangat hati-hati, dan mempertimbangkan budaya serta kearifan lokal.
“Perda semacam ini [diskriminatif] dibuat karena adanya desakan dari elemen masyarakat di daerah, sehingga harus hati-hati dalam melihat permasalahan perda ini,” katanya, Rabu (15/6).
Hingga kini, Kementerian Dalam Negeri telah membatalkan 3.143 perda yang dianggap bermasalah. 67,5% dari jumlah tersebut dinilai menghambat kegiatan investasi, dan 15% dibatalkan karena bertentangan dengan aturan di atasnya, 15% lainnya mengarah kepada diskriminasi, sedangkan 2,5% sisanya dianggap tidak perlu diberlakukan.
Jawa Timur menjadi provinsi yang paling banyak perdanya dibatalkan, dengan jumlah 102 perda. Kemudian Sulawesi Utara 47 perda, dan Jawa Barat 25 perda.
Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri, sebelumnya juga berjanji akan terus melakukan inventarisasi perda bermasalah. Pemerintah juga akan secara khusus mencermati perda yang terkait dengan kebudayaan dan kearifan lokal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
