Kabar24.com, JAKARTA - Meski ada beda pendapat tentang ada tidaknya uang tebusan, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meyakini pembebasan 10 warga negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina dilakukan melalui jalur diplomasi antara Indonesia dan pihak-pihak yang memiliki akses dengan kelompok pemberontak.
"Indonesia dapat membebaskan sandera karena pernah menjadi mediator perdamaian antara MNLF (Moro National Liberation Front) dan Pemerintah Filipina," kata Fadli Zon di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin.
Menurut Fadli Zon, masyarakat Indonesia patut bersyukur bahwa 10 WNI yang disandera dapat dibebaskan dengan selamat.
Soal pembebasan WNI yang disandera, kata dia, hendaknya tidak mempersoalkan klaim tapi lebih utama bagaimana Indonesia secara bersama-sama dapat membebaskan empat WNI lainnya yang masih disandera.
"Saya kira harus melalui satu lobi, negosiasi yang sama karena kita tidak bisa melakukan intervensi fisik atau serangan militer ke negara lain. Indonesia harus meminta tolong kepada kelompok-kelompok yang memiliki akses dengan pemberontak di Filipina," katanya.
Menurut dia, kelompok-kelompok yang ada di Sulu, Filipina, meskipun berbeda-beda tapi berkomunikasi dengan baik.
Fadli Zon meyakini Pemerintah Indonesia akan melakukan diplomasi dengan Pemerintan Fipilina maupun dengan kelompok-kelompok yang terkait dengan pemberontak.
"Kelompok pemberontak Abu Sayyaf dikenal kuat, bahkan tentara Filipina banyak yang menjadi korban," katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPR RI Mahfuz Sidik memuji pembebasan 10 sandera WNI dengan dari kelompok pemerontak Abu Sayyaf di Filipina.
Menurut dia, pembebasan itu dilakukan secara bersama-sama yakni Kementerian Luar Negeri RI, TNI, dan perusahaan.
"Langkah pembebasan itu adalah sebuah keberhasilan negosiasi yang patut disyukuri, karena kasus-kasus lain yang dialami warga negara lain sering mengalami kegagalan, bahkan ada juga tim negosiator yang ikut disandera," katanya.
Mahfud mengikuti dengan cermat proses negosiasi yang dilakukan secara terkoordinasi oleh Pemerintah Indonesia dan perusahaan kepada semua pihak terkait di Filipina.
