Kabar24.com, JAKARTA—Pemerintah menegaskan tidak akan ada daerah yang mengalami pemekaran dalam beberapa waktu ke depan, karena peningkatan anggaran ke daerah dinilai tak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi.
Hal itu disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menghadiri Peluncuran institut Otonomi Daerah (i-OTDA) dan Seminar Nasional bertajuk Strategi dan Arah Pengembangan Kebijakan Smart City di Indonesia Menghadapi Tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), di Jakarta, Selasa (26/4/2016).
“Pertumbuhan ekonomi tidak signifikan dibanding dengan jumlah anggaran. Kenapa? karena terlalu besar ongkos pemerintahannya, baik pusat, terlebih lagi di daerah,” ujarnya.
Kalla memaparkan total anggaran negara sebelum Masa Reformasi tercatat sekitar Rp200 triliun dengan alokasi dana pembangunan mencapai 50%.
Saat ini, belanja negara membengkak hingga Rp2.000 triliun meski dari segi nilai tak berbeda jauh karena pengaruh inflasi. Perubahan mendasar ialah alokasi anggaran pembangunan saat ini hanya kurang dari 20% terhadap APBN.
Artinya, anggaran lebih banyak digunakan untuk biaya operasional pemerintah daerah ketimbang untuk pelaksanaan pembangunan, padahal tujuan pembangunan adalah kesejahteraan rakyat.
Dia menilai pejabat daerah lebih mengutamakan pembangunan kantor baru, rumah baru, mobil baru, dibandingkan untuk peningkatan pertanian, kebutuhan bibit tanam, atau pengairan.
“Itu contoh yang terjadi sehingga pemerintah tegas memutuskan dua hal, moratorium PNS baru dan moratorium daerah pemekaran,”tegasnya.
_1691988194.jpg?w=348&h=261)
