Kabar24.com, JAKARTA - Panglima Kodam V / Brawijaya mendukung sikap Barisan Ansor Serbaguna (Banser) untuk melawan berbagai ajakan anti-Pancasila dan NKRI yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung seperti melalui poster, spanduk, dan selebaran.
Pangdam V/Brawijaya Mayjend TNI Sumardi menyatakan memiliki persepsi yang sama dengan sikap Banser untuk menolak dan melawan ajakan khilafah. Banser di antaranya akan mencabuti semua publikasi dan provokasi baik secara langsung maupun melalui media spanduk, poster, atau pun selebaran.
“Spanduk yang memprovakasi itu harus dilepas, dan kemudian berkoordinasi dengan Polri,” kata Pangdam ketika menerima audiensi Satkorwil Banser Jawa Timur di Makodam V/ Brawijaya, Rabu (20/4/2016).
Seperti dalam siaran persnya, Banser yang dipimpin oleh Kepala Satkorwil Banser Jawa Timur dr. H. Usmar Usman, didampingi Kelapa Satuan Khusus Provost Banser Mujib Idris, serta Muklis Mubarok, Ridwan dan Lila (masing-masing personalia Satkorwil Banser Jatim).
Dalam audensi tersebut, Kepala Satkornas Banser menyampaikan sejumlah poin pernyataan sikap. (1) Banser tetap dalam sikap tegas NKRI harga mati, sehingga kepada siapapun yang tidak sepakat dengan NKRI seharusnya tidak berada di bumi Indonesia. (2) Bahwa Banser tetap menempatkan Pancasila sebagai dasar negara. (3) Bahwa Banser menerima kebinekaan sebagai realitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Untuk itulah, Banser menentang terhadap kelompok anti-NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), kelompok anti-Pancasila dan kelompok yang tidak menerima Bhineka Tunggal Ika. Termasuk, Banser tidak menerima keberadaan gagasan negara khilafah di negeri Indonesia.
Merespons pernyataan sikap Banser tersebut, Pangdam V/Brawijaya Mayjend TNI Sumardi menyambut baik sikap Banser yang selalu konsisten menjaga NKRI, dasar negara Pancasila, dan semboyan negara Bhineka Tunggal Ika.
Pangdam menyatakan sangat memahami keresahan warga NU (Nahdlatul Ulama) terhadap munculnya gerakan-gerakan yang merongrong sendi-sendi negara, seperti ajakan khilafah dan upaya-upaya PKI yang ingin comeback.
Selain gerakan dari kelompok kanan, Pangdam juga mengingatkan untuk mewaspadai bahaya laten PKI, karena mereka masih eksis. “Perlu diwaspadai bahwa PKI adalah bahaya laten. Mereka masih eksis, mereka comeback lewat jalur demokrasi yang konstitusional, misalnya tentang kebebasan berpendapat.”
Bukti lainnya adalah sikap PKI yang menuntut pembubaran teritorial TNI (koramil, kodim, dst) setelah mereka berhasil menghapus screening pada CPNS. Akan tetapi, katanya, teritorial ini adalah ruh dari TNI dan sangat tidak mungkin untuk dibubarkan.
Pangdam menegaskan bahwa tugas TNI adalah menjaga tetap berdirinya NKRI. TNI AD menggap negara ini ada jika masih ada Pancasila dan UUD 45. Hal ini, kata Pangdam, sesuai dengan sumpah prajurit TNI.
Pangdam juga menegaskan bahwa TNI AD ada di belakang Banser, karena selama ini sudah terjalin sinergisitas untuk menegakkan tetap berdirinya NKRI, dan sama-sama menjadi korban PKI.
TNI AD dan Banser juga berkomitmen untuk meningkatkan koordinasi, dan menggelar Apel Banser se-Jawa Timur di lapangan Makodam V/Brawijaya, yang mana Pangdam akan bertindak sebagai irup.
