Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

KPK: Bupati Rokan Hulu Batal Dilantik untuk Bersihkan Politik RI

Pelantikan Bupati Rokan Hulu Suparman dibatalkan secara mendadak oleh Menteri Dalam Negeri setelah berkoordinasi dengan KPK menyusul penetapan tersangka Suparman atas kasus suap.
Gemal Abdel Nasser P.
Gemal Abdel Nasser P. - Bisnis.com 20 April 2016  |  14:29 WIB
KPK: Bupati Rokan Hulu Batal Dilantik untuk Bersihkan Politik RI
KPK - Antara
Bagikan

Kabar24.com, PEKANBARU-- Pelantikan Bupati Rokan Hulu Suparman dibatalkan secara mendadak oleh Menteri Dalam Negeri setelah berkoordinasi dengan KPK menyusul penetapan tersangka Suparman atas kasus suap.
 
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan pembatalan pelantikan Suparman bertujuan untuk membersihkan politik Indonesia.
Beberapa waktu yang lalu, Saut sempat menyarankan kepada Pelaksana Tugas Gubernur Riau agar pelantikan Suparman ditunda.

"Pembatalan Suparman sebagai bupati Rokan Hulu agar politik di Indonesia bersih, jujur dan adil," katanya saat dihubungi, Rabu (20/4/2016).

Saut meminta Suparman tidak dilantik ‎karena statusnya sebagai tersangka agar menghormati proses hukum yang sedang berjalan sebagai pertimbangannya.

Dia mengatakan pembatalan pelantikan itu bernilai tentang kejujuran dan keadilan, meski tidak ada dasar hukum yang mengatur pembatalan Kepala Daerah yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

‎"Banyak nilai-nilai dalam pembatalan pelantikan itu," jelasnya.

Riau adalah salah satu provinsi yang menjadi sorotan KPK karena tiga Gubernur dalam tiga periode berturut-turut  terjerat kasus korupsi.

Mereka ialah Saleh Djasit, Rusli Zainal, dan Annas Maamun yang ditahan KPK dengan kasus yang berbeda.

KPK juga menetapkan Dua orang Ketua DPRD Riau  yaitu Johar Firdaus dan Suparman yang menjadi Bupati Rokan Hulu terpilih sebagai tersangka suap rancangan APBD.  

Di sisi lain, Ajiz Syamsudin, Anggota DPR RI Fraksi Golkar mengatakan seharusnya Bupati Rokan Hulu terpilih Suparman tetap dilantik meski ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK.

"Seharusnya, Mendagri mengedepankan azas praduga tak bersalah. Seharusnya, Suparman tetap dilantik, hari ini," katanya saat dihubungi.

Menurut Ajiz, status tersangka Suparman tidak menghilangkan hak-haknya untuk dilantik sebagai bupati.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kpk. Bupati Rokan Hulu
Editor : Rustam Agus
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top