DPRD: Aksi Ratusan Nelayan Segel Pulau Reklamasi Itu Gerakan Moral

Kabar24.com, JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Soenirman menyatakan aksi ratusan nelayan menyegel pulau reklamasi yang dibangun pengembang di pesisir Pluit, Jakarta Utara, merupakan gerakan moral.

"Penyegelan yang dilakukan oleh para nelayan di kawasan reklamasi merupakan bentuk gerakan moral dan sekaligus untuk mengingatkan pemerintah ada anak bangsa yang butuh perlindungan dan perhatian," kata Prabowo, Minggu (17/4/2016).

Nelayan dalam aksinya didukung Forum Kerukunan Nelayan Muara Angke, Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, KNTI Jakarta, WALHI Jakarta, Kontras, YLBHI, LBH Jakarta, SP, KIARA, KOPEL, JRMK, UPC, ICEL, PBH Dompet Dhuafa, ForBali Jakarta, BEM FIB UI, ILUNI, Semar UI, KSPI, Institut Hijau Indonesia, Pergerakan Indonesia, Rujak, FSPMI, KBTA dan sebagainya.

Prabowo adalah anggota DPRD dari Komisi D yang merupakan salah satu yang menolak dilakukan reklamasi di wilayah Utara oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Dia meminta Pemprov DKI Jakarta segera menghentikan reklamasi pantai yang masih berlangsung, meskipun bangunan di kawasan reklamasi sudah disegel oleh Pemprov DKI Jakarta "Bangunan memang sudah dilakukan penyegelan, tapi reklamasi masih tetap berlangsung di lapangan," kata Prabowo.

Penghentian pembahasan raperda terkait reklamasi oleh dewan terkait draf bagian keempat, yakni Kawasan Strategis Nasional Tertentu pada pasal 33. "Tidak bisa itu dikatakan kawasan strategis nasional tertentu karena Jakarta ibu kota negara," katanya.

Prabowo menegaskan bahwa penghentian pembahasan raperda tersebut bukan karena tertangkapnya Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT).

"Bayangkan kalau pulaunya itu tidak jadi kawasan strategis nasional secara keseluruhan, intervensi asing masuknya lebih gampang. Sedangkan Jakarta sebagai ibu kota negara 'kan harus diamankan," katanya.

DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk menghentikan pembahasan dua raperda terkait reklamasi di kawasan pantai utara Jakarta.

Raperda yang dimaksud tersebut adalah Raperda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta serta Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (ZWP3K).