Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Pansus Pelindo II yang juga anggota komisi VI-DPRRI dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka mengaku geram dengan cara-cara intimidasi dan teror yang di lakukan pihak tertentu terhadap Serikat Pekerja Jakarta International (SPJICT) yang selama ini giat membongkar indikasi kasus korupsi di PT Pelindo II maupun PT.JICT di Pelabuhan Tanjung Priok.
“Kami menerima laporan bahwa dalam dua hari belakangan berturut-turut telah terjadi indikasi teror terhadap karyawan JICT anak perusahaan Pelindo II yang bergabung dalam serikat pekerja.Saya minta hentikan teror dan intimidasi tersebut,” kata pemeran Oneng dalam sebuah sinetron melalui siaran pers, Rabu (23/3/2016).
Berdasarkan laporan yang masuk, ujar Rieke, kronologi kejadian dugaan teror terhadap pekerja JICT itu terjadi pada 21 Maret 2016, sekitar pukul 18.35 WIB, di mana mobil Honda Jazz Hitam dengan Nopol polisi B 1488 VX milik salah seorang aktivis SPJICT Hubertus Sirait dipecahkan oleh orang tidak dikenal, saat di parkir di lapangan gedung JICT Pelabuhan Tanjung Priok.
Kejadian selanjutnya, yakni pada 22 Maret 2016, sekitar pukul 20.00 WIB, mobil Toyota Innova warna silver metali Nopol B 1500 URV yang merupakan kendaraan dinas Ketua Umum Serikat Pekerja JICT Nova Sofyan Hakim, juga dipecahkan oleh orang tidak dikenal dilokasi yang sama.
Rieke menyatakan, atas terjadinya indikasi teror dan intimidasi terhadap pegiat SPJICT itu, pihaknya mendesak kepada pemerintah agar turun tangan untuk menghentikan semua tindakan intimidasi dan teror terhadap pekerja yang bergabung di SP JICT.
“Kami minta pihak kepolisian mengusut tuntas teror pengrusakan mobil ketua dan anggota SP JICT bisa segera ditangkap pelaku dan dalangnya,” paparnya.
Dia menegaskan, Pansus Pelindo II juga mendesak segera menyelesaikan semua persoalan di internal JICT yang terkait ketenagakerjaan dengan proses bipartit yang berkeadilan. Selain itu, membatalkan perpanjangan kontrak JICT karena terindikasi kuat terjadi kejahatan korporasi dan financial enginering yang dapat merugikan negara sekitar 36 Trilliun hingga tahun 2038.
Ketua Umum SPJICT, Nova Sofyan Hakim mengatakan, para pekerja yang bergabung dalam SP JICT selama ini aktif membongkar indikasi kasus korupsi di Pelindo II maupun JICT, termasuk perpanjangan kontrak JICT antara Pelindo II dan Hutchison Port Holding (HPH) Hongkong yang terindikasi kuat banyak kejanggalan dan menabrak berbagai aturan hukum yang berlaku di Indonesia. “Para pekerja JICT tersebut juga aktif dalam kampanye #SaveAsetNasional,”paparnya.
Namun, kata dia, sikap koreksi dari SPJICT itu justru ditanggapi berbeda oleh manajemen Pelindo II maupun PT.JICT yang memutasi sebagian pengurus serikat pekerja, bahkan saat ini pihak manajemen membuat serikat pekerja tandingan di JICT dan membuat divisi baru yang kabarnya akan merekrut orang-orang baru.
“Padahal tindakan tersebut tidak perlu karena sesungguhnya produktivitas di JICT selama ini sudah cukup baik tertangani oleh pekerja yang semuanya berwarganegara Indonesia. Dipastikan jika pos baru dibentuk justru akan menambah biaya operasional yang tidak perlu,” ujar Nova.
