Bisnis.com, JAKARTA - Risiko korupsi dan penyuapan berpeluang meningkat pada tahun ini seiring dengan rencana laju ekspansi global dan penggunaan pihak ketiga atau kontraktor.
Sebuah survei bertajuk 2016 Anti-Bribery and Corruption (ABC) Report yang dilakukan oleh Kroll, lembaga konsultan risiko dan investigasi, menunjukkan peningkatan risiko itu dari mayoritas atau 40% responden yang mencakup pegawai senior dan petinggi korporasi multinasional.
Dari riset lembaga yang bermarkas di New York ini, ditemukan pula 25% dari responden melihat sektor swasta belum mampu mendeteksi intensi atau pelanggaran hukum anti-korupsi yang dilakukan oleh para kontratornya.
Pada saat bersamaan, penggunaan pihak ketiga tercatat terus meningkat dalam aktivitas bisnis dan kegiatan finansial perusahaan.
"Isu hangat dan tantangan di Asia adalah memantau populasi kontraktor lintas-negara yang terus bertambah sebagai cara untuk menangkal tindakan penyuapan dan korupsi," kata Violet Ho, Senior Managing Director Kroll in China, dalam laporan tersebut, Kamis (17/3/2016).
Namun, separuh responden menyampaikan tingkat keterlibatan dewan direksi atau eksekutif senior dalam pengembangan program anti-penyuapan dan korupsi terus meningkat.
ABC Report 2016 mengemukakan sejumlah temuan, yaitu 54% responden menyatakan aktivitas bisnis mereka tidak sesuai dengan peraturan pembasmian korupsi global dan 47% responden merasa tidak memiliki cukup sumber daya untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi.
Berikutnya, 48% responden mengaku tidak melakukan audit terhadap kontraktor mereka, dan hanya 34% yang menyediakan pelatihan kepada pihak ketiga.
Sementara itu, hanya 19% responden yang merasa percaya diri terhadap perangkat pendeteksi pelanggaran hukum korupsi yang mereka miliki, dan 47% yang mendeskripsikan perusahaan mereka sangat terikat dalam upaya pemberantasan suap dan korupsi.
Di sisi lain, Kroll memaparkan aktivitas merger dan akuisisi (M&A) global mencapai rekor baru pada 2015 senilai US$3,8 triliun, tidak diiringi dengan peningkatan cara atau program anti-korupsi dalam transaksi M&A.
"Kami melihat aktivitas M&A akan terus menguat, khususnya di Asia. Namun, para profesional tidak cukup memahami proses anti-penyuapan dan korupsi dalam proses M&A. Ini akan menyebabkan strategi M&A perusahaan tidak diikuti oleh due diligence yang layak," kata David Liu, Managing Director and Head of Asia for Kroll.
