Kabar24.com, JAKARTA - Untuk mendukung target penciptaan tenaga kerja nasional bersertifikat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Ditjen Bina Konstruksi dan Ditjen Dikdasmen menyiapkan sembilan skema sertifikasi bagi lulusan SMK disertai dengan perangkat sistem sertifikasi yang melibatkan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Dirjen Bina Konstruksi Yusid Toyib Skema menuturkan sertifikasi itu diharapkan menjadi acuan dalam kurikulum sekolak menengah kejuruan (SMK) bidang konstruksi sehingga nantinya pendidikan SMK bisa menunjang kebutuhan kompetensi dan kebutuhan industri konstruksi.
Adapun dua skema sertifikasi bidang konstruksi bagi SMK mulai disusun sejak akhir 2015 hingga akhirnya menghasilkan sembilan skema sertifikasi, yang terdiri dari lima skema dalam bentuk okupasi dan empat kualifikasi.
Menurut Yusid, penyusunan skema ini juga selaras dengan target kementerian PUPR selama kurun waktu 5 tahun (2015-2019) dalam menghasilkan tenaga kerja konstruksi nasional bersertifikat sebanyak 750.000 orang tenaga ahli dan terampil.
Jumlah itu, ujarnya, meningkat 11 kali lipat dibandingkan dengan periode 2010-2014 yang hanya menargetkan 70.000 tenaga kerja bersertifikat.
“Untuk tahap awal kerjasama kami (Ditjen Dikdasmen dengan Ditjen Bina Konstruksi) akan menyiapkan 200 SMK sebagai Lembaga Serifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1),” ujarnya di Jakarta pada Rabu (16/3/2016).
Dia menambahkan penyiapan LSP-P1 mencakup fasilitas penyiapan assessor, penyiapan tempat uji kompetensi (TUK), dan penyiapan materi uji kompetensi.
Bimbingan Teknis Pembentukan LSP P1 bagi SMK terpilih telah dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMK dengan menggandeng BNSP dan ditargetkan rampung akhir April 2016. Kemudian, dilanjutkan dengan pendampingan teknis yang dilaksanakan pada Mei dan Juni 2016 serta menyiapkan assesor yang kompeten sejumlah 600 orang guru yang dimulai pada Mei 2016.
Sementara untuk memfasilitasi penyiapan TUK yang mencakup penyiapan sarana prasarana di SMK dalam bentuk bantuan pemerintah berasal dari DIPA Satker Direktorat PSMK ataupun penyediaan peralatan praktek di SMK oleh Ditjen Bina Konstruksi melalui mekanisme Pinjam Pakai.
Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Konstruksi juga memfasilitasi Praktek Kerja Lapangan/Industri bagi seluruh siswa SMK Bidang Konstruksi pada proyek pemerintah dengan tujuan meningkatkan kompetensi mereka.
“Melalui sertifikasi diharapkan lulusan SMK lebih kompeten dan siap memasuki dunia kerja. Ini sejalan dengan strategi pemerintah untuk penyiapan sumber daya manusia yang andal dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
