Kabar24.com, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon berharap pemanggilan Gubenur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) oleh Komisi III tidak terdapat motif politik di dalamnya.
Dugaan adanya motif politik dalam rencana pemanggilan Ahok ini muncul lantaran hal itu terjadi di tengah-tengah ramainya isu pencalonan jelang Pilkada DKI Jakarta 2017.
"Enggak usahlah ada (anggapan) politisasi, dari dulu kan prosedur ini (pemanggilan pejabat publik) memang sudah dijalankan," kata Fadli di Kompleks Senayan pada Selasa (8/3/2016).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menegaskan, rencana pemanggilan terhadap Ahok adalah bentuk fungsi pengawasan oleh parlemen.
Diduga, ada banyak kejanggalan dalam proses penggusuran lokalisasi Kalijodo seperti dilibatkannya prajurit TNI.
"Di situ juga ada penggunaan TNI, apakah ini juga sudah sesuai prosedur atau tidak, karena di dalam tupoksinya kan tidak ada (TNI) ikut di dalam proses seperti itu," tuturnya.
Lebih jauh, tambah Fadli, pemberantasan terhadap tempat-tempat prostitusi harus dilakukan merata, bukan hanya di kalangan bawah.
"Saya kira kita butuh TNI bukan untuk jadi tukang gusur, ya kita butuh TNI untuk pertahanan kita, kalau mau melakukan pemberantasan prostitusi jangan tebang pilih, yang di bawah tapi yang di atas dibiarkan, saya kira saudara Ahok tahulah maksudnya," ujar politisi Gerindra itu.
