Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah meminta partai politik lebih transparan dalam hal keuangannya dengan merinci pemasukan dan pengeluaran yang dilakukannya.
Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri, mengatakan partai politik harus mulai transparan dalam sistem pendanaannya, dengan memperjelas dan merinci seluruh sumbangan dan pengeluaran. Laporan keuangan pun harus dibuat secara komprehensif, dan dapat diakses oleh publik.
Pemerintah sendiri memang ingin melakukan penguatan transparansi, perbaikan pelaporan keuangan partai politik, termasuk konsolidasi keuangannya. Nantinya, pemerintah akan mengeluarkan aturan yang memperjelas akses publik dengan mempertegas sanksi kepada partai politik yang menyelewengkan dana dalam laporan itu.
“Kalau ada partai politik melakukan money politic, siap tidak kalau sanksinya tidak ikut dalam pemilu. Hal ini memang harus ada sanksinya,” katanya di Jakarta, Rabu (24/2/2016).
Tjahjo menuturkan, selama ini pemerintah menyadari kebutuhan dana partai politik untuk untuk mempersiapkan kader, calon pemimpin daerah hingga negara. Untuk itu, pemerintah berupaya mengaturnya agar dapat dikelola dengan lebih baik.
Menurutnya, partai politik merupakan bagian terpenting dalam proses demokrasi, karena memiliki tugas untuk mempersiapkan calon anggota dewan, kepala daerah hingga kepala negara di Republik Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
