Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Yasonna Laoly: Pemerintah Tunggu Draft Revisi UU KPK

Menteri Hukum dan HAM Yasona H Laoly mengaku belum menerima draf revisi Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari DPR, yang masuk Program Legislasi Nasional 2016 usul inisiatif DPR.
Dewi Aminatuz Zuhriyah
Dewi Aminatuz Zuhriyah - Bisnis.com 03 Februari 2016  |  13:03 WIB
Yasonna Laoly: Pemerintah Tunggu Draft Revisi UU KPK
Yasonna H. Laoly - Antara

Kabar24.com, JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM Yasona H Laoly mengaku belum menerima draf revisi Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari DPR, yang masuk Program Legislasi Nasional 2016 usul inisiatif DPR.

"Saya belum baca (draf revisi UU KPK) karena belum sampai dikirim dari DPR," katanya di Gedung Nusantara II, Rabu (3/2/2016).

Dia menambahkan, Pemerintah masih menunggu draft revisi yang diusulkan DPR tersebut.

"Pemerintah hanya menunggu draf resmi revisi UU KPK yang dikirimkan DPR," tandasnya.

Menurutnya dari empat poin revisi yang diajukan DPR ada beberapa hal dinilainya cukup baik.

"Dewan Pengawas tetap perlu, SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) karena kalau ada tersangka meninggal namun statusnya tetap tersangka," katanya.

Dia mengatakan, pemberian SP3 tidak bisa sembarangan namun bisa diberikan kalau demi hukum misalnya praperadilan maka sebuah kasus harus dihentikan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

revisi uu kpk
Editor : Saeno

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top