Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo memerintahkan seluruh aparat keamanan untuk turut mendukung peningkatan daya saing ekonomi dan investasi, khususnya dalam penyelesaian masalah pengadaan lahan dan ketenagakerjaan.
Berbicara dalam Rapat Pimpinan TNI dan Polri, Jumat (29/1/2016), Presiden RI Joko Widodo mengungkapkaan kedua korps itu harus membantu melakukan pengamanan penerimaan negara, baik dengan memaksimalkan pajak maupun mencegah penyeludupan.
"Kita harus pangkas ekonomi biaya tinggi. Untuk itu, saya perintahkan perangi dan berantas segala bentuk pungli, baik pungli di pelabuhan, pungli di bandara, pungli di pabrik, pungli di jalan-jalan," kata Presiden.
Jokowi menambahkan, tindakan tegas dari aparat yang berwenang juga diperlukan untuk membasmi mafia dan atau kartel, baik untuk pangan, energi, illegal fishing, illegal mining, dan illegal logging, yang semuanya justru menyengsarakan rakyat dan memperlemah daya saing ekonomi RI.
Di sisi lain, mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan TNI dan Polri perlu terbuka dan optimal dalam penggunaan teknologi. Pasalnya, Presiden menjelaskan bahwa perkembangan dunia digital begitu cepat.
Bahkan, lanjutnya, Indonesia memiliki 308,2 juta pengguna telepon seluler dan 72 juta pengguna media sosial. "Untuk itu, TNI dan Polri harus terbuka dengan kemajuan teknologi, memantau langsung dan segera mengambil tindakan," ucap Presiden.
