Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto murka. Dia meminta polisi dan kejaksaan segera menindak oknum atau perusahaan pengoplos beras. Bagi Prabowo, praktik oplos mengoplos beras adalah sebuah kejahatan dan tindakan pengkhianatan.
Prabowo bahkan menuding bahwa praktik menjual beras tidak sesuai dengan mutu dan syarat lain yang diatur oleh pemerintah merupakan upaya untuk membuat Indonesia menjadi negara yang lemah dan miskin. Dia memandang praktik tersebut merupakan pengkhianatan kepada bangsa dan rakyat.
“Ini adalah upaya untuk membuat Indonesia terus lemah, terus miskin. Saya tidak terima,” tegas Prabowo, Senin (21/7/2025).
Prabowo menuturkan, sekitar dua bulan lalu, pemerintah telah berhasil menekan harga gabah kering giling ke level Rp6.500 per kilogram (kg). Tak berselang lama, pemerintah kembali menemukan adanya kecurangan beras yang dilakukan oleh oknum pelaku usaha.
Dia mengungkap, beras tersebut dijual tidak sesuai dengan mutu dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Beras biasa, kata dia, dikemas dan diberikan stempel beras premium dan dijual di atas harga eceran tertinggi (HET).
Baca Juga
Prabowo kemudian meminta Jaksa Agung dan Polri untuk mengusut hal tersebut. Menurut laporan yang diterimanya, Indonesia mengalami kerugian hingga Rp100 triliun imbas praktik tersebut.
“Saya perintahkan Kapolri dan Jaksa Agung, usut! Tindak! Kalau mereka kembalikan Rp100 triliun itu oke,” ujarnya.
Prabowo menegaskan, pemerintah dapat mengambil alih penggilingan-penggilingan yang tidak taat aturan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar (UUD) 1945.
Jika penggiling-penggiling tidak tertib dan patuh terhadap kepentingan negara, Prabowo mengancam akan menyita penggilingan yang ada dan akan menyerahkannya kepada koperasi untuk dikelola dan dijalankan.
“Kalau tidak, kita sita itu, penggiling-penggiling padi yang brengsek itu,” tegasnya.
Ada Korporasi Besar Terlibat
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan terdapat beberapa perusahaan besar yang melakukan beras oplosan. Sayangnya, dia tak merinci perusahaan besar yang mengoplos beras ini.
“Belum lagi yang oplosannya, beras yang kualitas premium digabung sama kualitas medium, setelah itu dijual harga premium. Dan ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, ada yang perusahaan-perusahaan besar. Bayangkan,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (22/7/2025).
Padahal, Tito menyebut stok beras di dalam negeri merupakan angka tertinggi dari 1945, yakni hampir mencapai 4 juta ton yang telah diamankan Perum Bulog. Sayangnya, meski stok beras melimpah, justru tren harganya terus merangkak naik.
“Bayangkan, rakyat yang harusnya ditolong dengan pangan saat ini yang berlimpah, tapi harga yang naik, karena praktik oplosan menaikkan harga premium, kemudian jumlahnya juga dikurangin dan ini membuat beban rakyat lebih tinggi,” ujarnya.
Tito mengungkap modus yang dilakukan melalui dua tahap. Pertama, mengurangi ukuran alias tak sesuai dengan kemasan yang tertera. Beras yang tak sesuai volume ini pun disoroti Presiden Prabowo Subianto dalam peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada Senin (21/7/2025).
“Misalnya [beras] 5 kilogram, kita kadang-kadang nggak ngecek pembeli kan, isinya 4,5 kilogram. Bayangkan setengah kilonya dikorupsi istilahnya, digelapkan, itu yang kata Pak Presiden kemarin, ini penipuan. Nah, itu, setengah kilo per kantong, kali sekian berapa juta kantong,” tuturnya.
Kedua, pengoplosan beras medium dan premium yang setelahnya dijual dengan harga premium.
Kejagung Siap Ambil Tindakan
Adapun Kejagung menyatakan siap mengusut kasus terkait pengoplosan beras sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Sebelumnya, kasus oplosan beras ini tengah diusut kepolisian. Praktik oplos beras yang diduga dilakukan oleh sejumlah produsen beras nasional.
"Kejaksaan sebagai Penegak hukum siap menindaklanjuti arahan Presiden RI [soal pengusutan kasus beras oplosan]," kata Anang saat dihubungi, Senin (21/7/2025).
Dia menambahkan, dalam pelaksanaan pengusutan terkait pengoplosan beras ini korps Adhyaksa tidak sendiri. Pasalnya, kata Anang, pengusutan itu bakal dilakukan bersama dengan pihak lain seperti kepolisian, hingga Kementerian terkait lainnya.
"Dimana dalam pelaksanaanya kita akan berkomunikasi, berkoordinasi dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait seperti Kepolisian, kementerian pertanian dan pihak lain yang terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya," jelasnya.
7 Perusahaan Telah Diperiksa
Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri telah memanggil tujuh perusahaan besar yang diduga melakukan kecurangan mutu beras. Adapun, ketujuh perusahaan besar ini memproduksi beras premium dan beras medium.
Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Wakasatgas Pangan Polri Kombes Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan, pihaknya telah menerima laporan resmi dari Kementerian Pertanian (Kementan) terkait kasus beras oplosan.
“Berdasarkan laporan dari Kementan juga sudah melakukan klarifikasi, kami telah memanggil tujuh perusahaan besar yang memang memproduksi beberapa merek dari beras medium maupun premium dan saat ini sudah lima perusahaan yang telah menjalani pemeriksaan,” kata Zain dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (14/7/2025).
Zain memastikan Satgas Pangan mengedepankan prinsip kehati-hatian saat melakukan pemeriksaan terhadap lima perusahaan beras ini. Pasalnya, dia mengkhawatirkan pemeriksaan terhadap kelima produsen beras ini bisa berujung pada kelangkaan beras di pasar.
“Karena jangan sampai perusahaan-perusahaan yang kita lakukan pemeriksaan ini, mereka menahan distribusi beras medium maupun beras premium karena mereka untuk memproduksi ini juga cukup besar sehingga jangan sampai nanti terjadi kelangkaan di masyarakat,” ujarnya.
Zain menuturkan bahwa Satgas melakukan pengambilan sampel beras saat melakukan pengecekan beras, baik di gudang ritel maupun di pasar tradisional. Setelahnya, Satgas melakukan pengecekan ke laboratorium milik Kementan untuk mengetahui kualitas mutu maupun berat dari kemasan beras.
Berdasarkan temuan dari Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, terdapat 212 merek beras premium dan medium ditemukan tidak sesuai mutu, harga yang melampaui harga eceran tertinggi (HET) hingga volume beras yang tak sesuai. Temuan ini mengacu pada hasil laboratorium di 10 provinsi.
Alhasil, Satgas Pangan telah menerima laporan Kementan secara resmi dan melakukan pengecekan dan pendataan secara langsung terhadap para pelaku usaha, terutama di pasar tradisional maupun di ritel modern.
“Kemudian juga melakukan pengecekan khususnya kesesuaian mutu beras yang dijual dengan yang dicantumkan pada kemasan,” ujarnya.
