Kabar24.com, BANDUNG--KPK menegaskan komitmennya memberantas korupsi di Indonesia tidak terganggu meskipun muncul berbagai upaya yang ingin melemahkan lembaga antirasuah tersebut.
Plt. Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki memastikan hingga saat ini KPK tetap on the track bekerja dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengutamakan prinsip kehati-hatian, profesionalisme, dan independensi.
"Dalam upaya penindakan kami benar-benar melakukan analisa secara mendalam dan tidak gegabah, KPK bekerja semata-mata hanya demi tegaknya hukum dan menyelamatkan keuangan negara," ujarnya saat Festival Antikorupsi di Sabuga Bandung, Kamis (10/12).
Dia menjelaskan, tidak ada dendam atau niatan jahat dan latar belakang politik yang mendasari KPK dalam memutuskan seseorang menjadi tersangka. Apalagi untuk menghambat penyerapan anggaran pembangunan.
"Kami sadar KPK tidak dapat bekerja sendiri dalam memberantas korupsi. KPK perlu sinergi dan kerjasama dengan seluruh komponen bangsa untuk menyukseskan pekerjaan besar mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi," tegasnya.
Pihaknya meminta pemerintah, DPR dan setiap warga untuk bisa memberantas korupsi dengan ataupun tanpa KPK.
"Dari pada kita habiskan waktu dan energi untuk berdebat tentang amandemen Undang-Undang KPK dengan tujuan untuk melemahkannya, mengapa tidak kita gunakan saja energi itu untuk mereview atas sistem di sekeliling kita, serta mengintrospeksi sikap koruptif," katanya.
Ruki menambahkan, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sesuai dengan Undang-Undang 30 tahun 2002 diimplementasikan menyasar pada tiga aspek yaitu manusia, budaya, dan sistem.
Aspek individu dan budaya ditangani dengan pendidikan, sosialisasi dan kampanye anti-korupsi. Dari ketiga aspek ini, sistem merupakan hal yang paling penting.
"Aspek sistem diperbaiki sebagai upaya memperbaiki kebijakan, aturan dan/atau prosedur yang dianggap berpotensi korupsi. Perbaikan sistem dilakukan baik kepada suatu subsistem dalam setiap kementerian/lembaga ataupun pada sistem nasional,"
Sementara itu, Menkopolhukam Luhut Panjaitan mengatakan perlawanan korupsi bukan hanya karena korupsi merugikan keuangan negara.
"Korupsi terbukti telah memiskinkan warga dunia. Korupsi terbukti membawa ketidakadilan, ketimpangan, dan keterbelakangan," ujarnya.
Oleh karena itu, katanya, untuk mencegah korupsi diperlukan pembangunan sistem dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Karena sistem yang baik itu akan efektif untuk mencegah peluang terjadinya korupsi.
Untuk itu, pemerintah melakukan langkah percepatan reformasi birokrasi termasuk di dalamnya reformasi pelayanan publik dan perizinan.
"Mekanisme kerja birokrasi harus diarahàkan ke pemerintahan elektronik atau e-government mulai dari cash flow management system, pajak online, e-budgetting, e-purchasing system, e-catalog pemanfaatan whistleblowing system serta banyak lagi yang lain," katanya.
Banyak pekerjaan dalam birokrasi yang bisa dilakukan jauh lebih efisien dengan menggunakan teknologi birokrasi. "Kata kuncinya adalah membangun e-government untuk meningkatkan pelayanan publik dan memperkuat transparansi dan akuntabilitas."
Selain itu, ujarnya, korupsi bisa dilawan kalau dilakukan bersama-sama, korupsi tidak bisa dilawan oleh satu lembaga saja tapi harus ada upaya kolektif. "Kita mengajak seluruh warga dan pihak terkait lainnya untuk bersama-sama memerangi korupsi ini," ujarnya.
Terkait ketidakhadiran Presiden Jokowi dalam Festival Antikorupsi, dia mengaku, karena kondisi kesehatan presiden.
"Beliau meminta maaf atas ketidakhadirannya di acara ini. Sebenarnya sudah dirancang sudah rapi akan hadir di Festival Anti Korupsi," ujarnya.
Dia menjelaskan kesehatan Jokowi yang kurang fit tidak bisa menghadiri acara itu. "Beliau tidak bisa hadir mungkin karena kecapaian akibat kegiatan yang sangat padat," ujarnya.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan gerakan tindakan korupsi perlu diperkuat melalui sinergitas komponen bangsa.
Menurutnya, tema "berbagi peran membangun negeri berbagi peran memberantas korupsi" sejalan dengan visi dan misi Pemprov Jabar.
"Kita layak potensi korupsi harus dicegah sejak dini yang bisa mengakibatkan kerugian bagi negara," katanya.
Pemprov Jabar bersama pemerintah kabupaten/kota terus memperbaiki tata cara pemerintah antara lain pakta integritas antikorupsi, insentif berbasis kinerja, lelang LPSE, dll.
Selain itu, pihaknya mengklaim sudah mendapatkan opini WTP 4 kali berturut-turut yang merupakan impelementasi pemerintahan yang bersih. "Jabar beberapa kali mendapatkan penghargaan atas kinerja salah satunya lagi LPSE."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
