Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat politik dari Lingkar Madani Ray Rangkuti menyebut pelemahan KPK sudah sangat serius dan sistematis sehingga diharapkan campur tangan presiden untuk menyelesaikan masalah ini.
Menurutnya, pelemahan KPK saat ini bertumpu pada dua kekuatan sekaligus, yaitu politik dan penegak hukum.
Seperti diketahui, sebelumnya KPK diserang secara politis melalui Panitia Khusus Hak Angket DPR terhadap KPK. Terbaru, dua pimpinan KPK Agus Rahardjo dan Saut Situmorang sedang menghadapi kasus hukum di kepolisian yang diduga sebagai kriminalisasi terhadap pentolan lembaga antirasuah itu.
“Sekarang menurut saya penjaga terakhir KPK adalah presiden. Presiden harus meminta kasus [yang menimpa Agus dan Saut] itu ditepikan. Dasar hukumnya adalah aparat penegak hukum tidak boleh memproses orang yang sedang menangani kasus, apa lagi yang berkaitan dengan kasus korupsi. Dalam hal ini presiden tidak intervensi karena landasan hukumnya ada,” ujarnya, Jumat (10/11/2017).
Ray mengamini jika secara umum masalah yang dihadapi Agus dan Saut adalah serangan balik terhadap KPK karena gencar memberangus korupsi yang melibatkan orang-orang penting di negeri ini.
Menurutnya, pemerintah dalam hal ini presiden harus memberi rasa nyaman bukan hanya kapada KPK tapi semua pegiat antikorupsi. Dia menyebut, pegiat antikorupsi harus bertaruh nyawa dalam penegakan hokum terlebih yang berada di daerah yang jauh dari pemberitaan media massa.
“Untuk itu pemerintah diharapkan memperkuat sistem pemberantasan korupsi. Diantaranya memperkuat KPK. Infrastruktur hukum sudah ada tinggal dilembagakan dan dibudayakan hingga ke daerah,” ujarnya.
Menurutnya, dalam hal ini presiden harus mengingatkan polisi untuk tidak melakukan proses hukum yang menimpa Agus dan Saut. Selain itu, presiden pun diharapkan menuntaskan kasus yang menimpa penyidik senior KPK Novel Baswedan.
Jika hal itu tak dilakukan, kata dia, elektabilitas Joko Widodo pada tahun politik 2019 bisa menurun. Saat ini menurutnya kepuasaan publik terhadap presiden tinggi untuk masalah pembangunan. Presiden pun dinilai sosok yang bersih namun untuk pemberantasan korupsi belum kuat.
“Kalau presiden membiarkan pelemahan KPK, akan berimbas kepada elektabilitasnya. Empat pimpinan KPK di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dikriminalisasi dan ini pertama dalam sejarah, ini memalukan,” ujarnya.
Pelemahan KPK Sangat Serius dan Sistematis, Presiden Harus Turun Tangan
