Kabar24.com, SEMARANG -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengakui pelaksanaan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2015 masih marak temuan politik uang, salah satunya di Semarang Jawa Tengah.
Tjahjo menyayangkan praktik uang dalam pesta demokrasi masih terjadi di seluruh daerah pemilihan atau 264 wilayah kabupaten/ kota se-Indonesia.
Untuk wilayah Semarang, pihaknya mendapat informasi bahwa ada lima orang yang tertangkap tangan mencoba menyuap warga untuk mendukung salah satu pasangan kandidat wali kota dan wakil wali kota.
“Ini terjadi menyeluruh di seluruh Indonesia. Makanya, harus diantisipasi,” ujarnya disela-sela kunjungan ke TPS 07 Kelurahan Lempongsari Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Rabu (9/12/2015).
Politisi PDI Perjuangan itu berjanji mencari solusi dalam bentuk revisi Undang-Undang Pilkada dan Pilpres. Dengan demikian, dia berharap praktik money politic tidak terjadi pada pilkada berikutnya.
“Mungkin undang-undang akan dipertegas nanti. Bentuk penegasan seperti apa? Kita akan bahas bersama legislatif. Apakah pasangan calon itu bisa gugur atau kah bila di TPS setempat ada praktik bagi-bagi uang itu perolehan suaranya dipotong,” katanya.
Tjahjo juga menyebut, tingkat partisipasi pemilih Pilkada serentak melonjak secara signifikan. Persentase peningkatan partisipasi pemilih secara kuantitatif tersebut diketahuinya setelah melakukan pemantauan langsung di sejumlah TPS daerah.
“Kita mengecek mulai dari Tangerang Selatan, lalu Kendal, Semarang dan kembali ke Jakarta nanti sore. Secara keseluruhan partisipasi di Semarang meningkat di atas 70%. Persentase itu hampir sama seperti pilpres kemarin,” ujar Tjahjo.
