Bisnis.com, JAKARTA-Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) menyatakan alokasi dana desa dapat lebih besar ketika pemerintah daerah memiliki kewenangan secara leluasa untuk mengelola laut.
Marwan Jafar, Menteri DPDTT, mengatakan keterbatasan prasarana transportasi menyebabkan kegiatan industri tidak menyebar ke wilayah-wilayah terkebelakang dan terisolir, terutama provinsi yang berbentuk kepulauan. Dia menuturkan hal itulah yang menyebabkan tempat itu memiliki pertumbuhan ekonomi yang lambat.
Dia menuturkan pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan laut secara leluasa akan membantu percepatan pembangunan daerah kepulauan. Selain itu, paparnya, akan memperbesar alokasi dana desa.
"Dengan adanya pengakuan provinsi kepulauan, bisa memperngaruhi pembagian dana alokasi umum yang didasarkan juga pada variabel luas laut sehingga pada jumlah dana Alokasi Umum yang akan diterima lebih besar," kata Marwan dalam keterangannya yang dikutip Bisnis.com, Jumat (20/11/2015).
Dia mengatakan dalam peraturan penetapan Dana Alokasi Umum dapat dilakukan dengan cara menghitung luas lautan yang menjadi kewenangan daerah yang merupakan wilayah kepulauan. Menurut Marwan, salah satu upaya untuk mengurangi kesenjangan maka diperlukan peningkatan konektivitas antara industri pengolahan ke wilayah pemasaran.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
