Kabar24.com, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Ferry Auliantono menyatakan pemerintah harus bisa menjelaskan urgensi terkait program bela negara yang saat ini sedang dirancang.
"Ini harus di kritik. Saya mendahului partai tidak setuju. Sekarang ancamannya ini ekonomi. Kan ini gak nyambung antara proses rekruitment dan kebutuhannya," ujar Ferry dalam diskusi publik bertajuk 'Bela Negara Dalam Perspektif Pengusaha Muda' di wilayah Pancoran, Jakarta, Kamis (29/10/2015).
Menurutnya, bela negara harus diatur dalam aturan setingkat Undang-undang, bukan hanya dalam peraturan presiden. Ferry juga berpendapat bahwa pemerintah masih kurang dalam menetapkan tujuan dalam pembentukan bela negara tersebut.
Ferry menyebutkan, ekonomi menjadi basis yang harusnya didekatkan dalam konteks bela negara saat ini. Anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk program bela negara ini menurutnya akan kurang efektif.
"Soal anggaran,diambil dari anggaran yang mana ini. Anggaran yang ada sebaiknya diprioritaskan untuk modernisasi peralatan militer dan peningkatan kesejahteraan prajurit," ujarnya.
Ferry mencontohkan, saat ini yang bekerja disektor pertanian berusia pada rentang 55-65 tahun dan hanya sedikit generasi muda yang bekerja di sektor tersebut. Hal tersebut bisa menjadi ancaman bagi ketahanan pangan Indonesia. Hal seperti inilah yang disebut Ferry harus mendapat perhatian pemerintah.
"Sekarang sudah gak waktunya lagi ngarang-ngarang bikin program tapi gak sesuai dengan kebutuhan," ujarnya.
