Kabar24.com, JAKARTA -- Kapolri Jenderal Pol. Badrodin Haiti menyatakan kepala daerah dapat memanfaatkan keberadaan kepolisian daerah atau resor untuk berkonsultasi soal pengambilan kebijakan agar terhindar dari jerat pidana.
"Ya, kalau misalnya daerah-daerah mau silakan konsultasikan saja ke polres setempat. Masing-masing sudah ada pasangnnya, kalau di daerah bisa konsultasi ke kapolres, kalau provinsi harus dikonsultasikan ke kapolda," kata Badrodin saat dihubungi, Senin (21/9/2015) malam.
Badrodin mengungkapkan, pihaknya siap menerima konsultasi dari kepala daerah. Apalagi antara kepala daerah dengan kapolda maupun kapolres senantiasa berkoordinasi, sehingga tak ada yang sulit untuk merealisasikan hal tersebut.
"Bisa saja, kenapa, wong tiap hari koordinasi kok," katanya.
Sebelumnya, para kepala daerah khawatir untuk mengeluarkan kebijakan lantaran takut dipidanakan oleh penegak hukum. Akibatnya, anggaran daerah pun tidak terserap maksimal.
Seperti diketahui Presiden Jokowi meminta penegak hukum tidak mempidanakan kepala daerah soal pengelolaan anggaran. Hal itu dilakukan untuk mempercepat penyerapan anggaran yang selama ini terhitung rendah, sehingga diskresi kepala daerah tidak dapat dipidanakan.
Selain itu pemerintah menyerukan kepada penegak hukum agar rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan soal indikasi kerugian negara tak begitu saja dipidanakan. Penegak hukum mesti punya bukti kuat untuk mengusutnya.
