Kabar24.com, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI Ruhut Sitompul mengatakan langkah Dirut Utama Pelindo II RJ Lino menelepon Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Jalil kala Bareskrim menggeledah kantornya telah membuat kegaduhan.
"Kegaduhan ini awalnya kan Lino. Kalau Tuhan pakai handphone ditelepon juga," katanya dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (12/9/2015).
Ruhut mengatakan tak pantas pejabat setingkat direktur menelepon seorang menteri semaunya, apalagi diumbar di hadapan awak media. Menurut dia penggeledahan yang dilakukan Bareskrim itu bertujuan untuk mengusut suatu kasus di pelabuhan.
"Tugas dari kepolisian jangan diganggu," katanya.
Karena itu, ujar Ruhut, Komisi III DPR RI kompak menyetujui pembentukan Pansus Pelindo untuk memantau lebih jauh soal seluk beluk persoalan di pelabuhan. Ruhut mengungkapkan pansus pelindo ini untuk kepentingan rakyat.
Dalam kesempatan sama, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani berpendapat serupa. Menurut dia tidak etis Lino menelepon menteri sembari mengancam akan mundur dari jabatannya sebagai Dirut Utama perushaan plat merah itu.
"Tidak wajar menelepon menteri dan mengancam segala. Kalau mau mundur ya, langsung mundur saja," katanya.
