Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

DANA KAMPANYE PILKADA: Tak Tertutup Kemungkinan MK Kabulkan Gugatan Pembatalan

Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jerry Sumampouw mengatakan tidak tertutup kemungkinan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi Undang-undang Pilkada terutama terkait dana kampanye.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 03 September 2015  |  15:14 WIB
DANA KAMPANYE PILKADA: Tak Tertutup Kemungkinan MK Kabulkan Gugatan Pembatalan
Ilustrasi: Simulasi pengamanan Pilkada 2015, di Mako Sat Brimob Polda Sumatera Utara, Medan, Sabtu (22/8). - Antara
Bagikan

Kabar24.com, JAKARTA--Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jerry Sumampouw mengatakan tidak tertutup kemungkinan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi Undang-undang Pilkada terutama terkait dana kampanye.

Menurutnya, MK nantinya hanya memutuskan apakah anggaran dana kampanye yang dikeluarkan negara sesuai konstitusi dan untuk kepentingan rakyat banyak atau tidak.

Sebelumnya sejumlah kalangan mengajukan gugatan ke MK atas Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang Pilkada yang menyangkut Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (UU Pilkada), khususnya soal dana kampanye yang dibiayai negara.

“Saya kira, pengeluaran dana kampanye dari APBN dan APBD tidak sepenuhnya untuk kepentingan rakyat banyak. Ini benar-benar hanya untuk kepentingan para calon yang akan maju dalam pilkada,” kata Jerry kepada wartawan, Kamis (3/9/2015).

UU Pilkada yang dibuat DPR saat ini, ujar Jerry, memang sangat bias kepentingan politik elite. Pasalnya semua fasilitas kampanye dibiayai negara.

"Pertanyaan muncul apakah pembiayaan negara ini terkait langsung dengan kepentingan rakyat banyak atau tidak," ujarnya.

“Karena jika para kandidat kepala daerah yang terpilih nanti bekerja tidak sesuai keinginan rakyat banyak, maka saya pikir gugatan ini ada benarnya,” katanya.

Sementara itu, Vivi Ayunita Kusumandari, kuasa hukum pemohon uji materi Pasal 65 Ayat (2) UU Pilkada tersebut mengatakan bahwa para pemohon menilai penggunaan dana negara untuk membiayai kampanye pilkada telah melahirkan sebuah proses pemilu yang tidak adil.

Pasalnya, bagi calon petahana sangat jelas mereka telah terkenal di daerahnya. Dengan kampanye dibiayai APBD, ujarnya, maka mereka akan mendapat keuntungan dua kali lipat dari pasangan non-petahana.

“Ini sangat tidak adil untuk calon kepala daeran non-petahana,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dana kampanye RUU Pilkada
Editor : Saeno
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top