Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Destry Damayanti: Ini Dua Kata Yang Diucapkan Presiden Kepada Pansel KPK

Setelah bersalam-salaman, sembilan Srikandi yang dipimpin Destry Damayanti, ahli ekonomi, dipersilakan masuk dalam ruangan yang sama saat Presiden membicarakan keinginannya kepada pansel untuk menyeleksi calon pimpinan KPK pada Kamis, akhir Mei 2015.
Presiden Joko Widodo (kiri) menyambut Panitia Seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (14/7)./Antara
Presiden Joko Widodo (kiri) menyambut Panitia Seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (14/7)./Antara

Bisnis.com, JAKARTA — Di salah satu ruangan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Presiden Joko Widodo menerima sembilan Srikandi panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberanasan Korupsi, Selasa (1/9).

Setelah bersalam-salaman, sembilan Srikandi yang dipimpin Destry Damayanti, ahli ekonomi, dipersilakan masuk dalam ruangan yang sama saat Presiden membicarakan keinginannya kepada pansel untuk menyeleksi calon pimpinan KPK pada Kamis, akhir Mei 2015.

Mereka duduk saling berseberangan. Destry dan Enny Nurbaningsih, anggota pansel, ada di deret kanan dekat Presiden yang duduk menghadap ke seluruh anggota panitia seleksi (pansel).

Saat itu, menurut Destry kepada Bisnis.com, Selasa (1/9/2015), tidak ada suguhan selain segelas teh. Namun ruangan yang tidak terlalu dingin itu menyajikan nuansa kedekatan dan persahabatan khas Presiden.

Tak banyak basa-basi, Pansel akhirnya menyampaikan delapan nama calon pimpinan KPK kepada Presiden yang saat itu mengenakan kemeja batik panjang cokelat tua.

Pada bidang Pencegahan terpilih Saut Situmorang, Staf Ahli Kepala BIN dan Surya Tjandra, Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya.

Pada Bidang Penindakan ada Alexander Marwata, hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dan Basaria Panjaitan, Sespimti Polri.

Untuk Bidang Manajemen ada Agus Rahardjo, mantan Kepala LKPP dan Sujanarko, Direktur Pembinaan Kerjasama Antar Komisi dan Instansi KPK.

Adapun Bidang Supervisi dipilih Johan Budi Sapto Prabowo, pelaksana tugas Pimpinan KPK dan Laode Muhamad Syarif, Dosen Fakultas Hukum Universitas Hassanudin.

Deret nama itu menyisihkan beberapa calon yang diunggulkan seperti Mayjen (Purn) Hendardji Soepandji, Jimly Asshiddiqie, serta Irjen Pol. Yotje Mende.

Sama sekali lain dari kebiasaan pansel sebelumnya. Kali ini, deret nama itu dilengkapi dengan bidang-bidang yang menjadi keunggulan para calon.

Pansel, tutur Destry, berharap DPR bisa melanjutkan seleksi sesuai dengan bidang-bidang tersebut.

Setelah menyampaikan deret nama yang dilengkapi dengan spesialisasi itu, Presiden mulai membolak-balik berkas delapan calon pimpinan KPK.

Mungkin, Presiden ingin memastikan bahwa nama-nama itu benar-benar clear and clean seperti yang dipaparkan pansel saat seleksi akhir.

Sebagai pelengkap berkas, Destry menyampaikan seluruh proses seleksi, mulai dari tahap pertama, kroscek laporan dari tracker internal, hingga wawancara dan tes kesehatan.

Pansel pun menceritakan saat melakukan verifikasi terhadap seluruh rekening kadidat calon pimpinan KPK atas laporan transaksi mencurigakan yang diperoleh dari PPATK.

Menyambung pembicaraan dengan Presiden selama kurang lebih 30 menit itu, pansel juga menjabarkan proses verifikasi laporan dari PPATK tersebut mendapat respons positif dari Presiden.

“Saya tahu semua Bu. Saya ikuti prosesnya,” ujar Destry menirukan penyataan Presiden.

Dengan munculnya delapan nama itu, pansel sudah menetapkan semua calon pimpinan KPK itu sudah terdiri dari berbagai disiplin ilmu seperti permintaan Presiden.
Sekarang tinggal preferensi Presiden terhadap seluruh calon.

Bahkan secara implisit, Destry pun menginginkan Presiden memberikan preferensinya.

“Ini bukan harga mati lho Pak,” begitu Destry mencerikan apa yang disampaikannya kepada Presiden Jokowi.

Tapi, lanjut Destry, Presiden hanya menjawab singkat, “Saya percaya...”

Tak lama kemudian, Presiden langsung mengumumkan delapan nama tersebut kepada publik untuk selanjutnya diserahkan kepada DPR untuk diuji kelayakan dan kepatutannya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Saeno
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper