Kabar24.com, JAKARTA — Pimpinan DPR membantah masuknya ke dalam RAPBN 2016 anggaran tujuh proyek pembangunan Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, yang diusulkan senilai Rp2,7 triliun.
Taufik Kurniawan, Wakil Ketua DPR, mengatakan anggaran itu belum masuk dalam RAPBN 2016.
“Dalam rencana strategis, hanya ada pembahasannya. Kami belum hitung kebutuhan dananya,” kata Taufik di Kompleks Gedung Parlemen, Selasa (1/9/2015).
Namun, Taufik tidak menampik munculnya angka yang sudah dianggarkan untuk pembangunan tujuh proyek yang diusulkan Tim Implementasi Reformasi DPR yang dipimpin Fahri Hamzah itu.
“Iya ada, tapi di rencana strategis tidak membahas itu,” kata Taufik.
Menurut Taufik, rencana strategis DPR tidak mengungkap secara gamblang proyek tersebut. Rencana strategis DPR hanya memuat format visi misi DPR dan seterusnya.
“Kita lihat saja. Pembahasan RAPBN 2016 di badan anggaran belum final,” terang Taufik.
Berdasar data yang dihimpun dari kalangan internal dewan, ada indikasi rencana untuk menyelipkan dana pembangunan tujuh proyek DPR ke dalam RAPBN 2016 saat dibahas pada Oktober mendatang.
Pada dokumen itu, disebutkan adanya misi untuk memuluskan masuknya anggaran tujuh proyek DPR.
Dokumen tersebut merinci selisih kurang anggaran yang akan diselipkan antara lain Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekjen DPR senilai Rp440,31 miliar. Dana itu disebut sebagai persiapan pembangunan tujuh proyek DPR.
Selain itu, masih ada selisih Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Sekretariat Jenderal DPR sebesar Rp1,41 triliun yang akan dimasukkan.
Dana tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur tujuh proyek tersebut.
Seperti diketahui, sesuai dengan rencana, besaran angka tersebut akan dimasukkan dalam pos anggaran dana optimalisasi.
Ahmadi Noor Supit, Ketua Badan Anggaran (Banggar) pernah mengungkap adanya rencana tersebut. “Kami akan masukkan anggaran tujuh proyek DPR itu ke dalam RAPBNP 2016. Mungkin masuk dalam dana optimalisasi,” kata Supit.
Selain tujuh proyek tersebut, DPR masih akan menyelipkan anggaran ke dalam RAPBN untuk pembangunan poliklinik modern di Kompleks Gedung Parlemen.
“Polikilinik itu di luar tujuh proyek DPR yang sekarang ramai dibahas,” kata Irma Suryani Chaniago, anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR.
Dokumen itu merinci, polikilinik tersebut akan memberikan pelayanan kesehatan umum dan spesialis kepada seluruh angota, keluarga, serta pejabat kesekretariatan DPR.
“Sesuai dengan pembahasan di BURT, poliklinik tersebut akan melayani 13.494 orang,” ujarnya.
Selain itu, paparnya, poliklinik akan diperkuat enam dokter umum, sembilan dokter spesialis, empat dokter gigi, serta tiga fisioterapis.
Kendati demikian, papar Irma, hingga saat ini hanya anggota BURT tertentu yang mengetahui kisaran kebutuhan dana dari tujuh proyek ditambah poliklinik DPR berskala besar itu.
“Kami tidak tahu apa-apa. Kami tidak tahu kalau ada anggaran yang sudah dibahas,” kata Irma.
Saat ini, memang banyak paparan dari Sekretariat Jenderal DPR soal rencana strategis, namun belum satu pun menyebutkan detil rencana pembangunan tujuh proyek DPR dan poliklinik tersebut.
