Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Seleksi Capim KPK: Presiden Tidak Akan Koreksi Nama-Nama Pilihan Pansel

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan mengoreksi nama-nama yang diusulkan untuk menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari panitia seleksi.
Lili Sunardi
Lili Sunardi - Bisnis.com 31 Agustus 2015  |  13:46 WIB
Seleksi Capim KPK: Presiden Tidak Akan Koreksi Nama-Nama Pilihan Pansel
Pansel saat mengumumkan 19 nama calon pimpinan KPK - Antara/Yudhi Mahatma
Bagikan

Kabar24.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan mengoreksi nama-nama yang diusulkan untuk menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari panitia seleksi.

Pramono Anung, Sekretaris Kabinet, mengatakan Presiden Jokowi akan langsung meneruskan nama-nama yang disampaikan panitia seleksi ke DPR. Hal tersebut untuk menghindari intervensi dan konflik kepentingan antara pemerintah dengan KPK nantinya.

"Komitmen kami adalah apapun yang dihasilkan panitia seleksi, maka akan kami teruskan kepada DPR. Mana bisa Presiden melakukan koreksi," kata Pramono di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (31/8/2015).

Pramono menuturkan Presiden Jokowi secara resmi akan menerima nama-nama yang diusulkan menjadi pimpinan KPK besok.

Hingga kini, pemerintah belum mengetahui siapa saja yang akan diusulkan oleh panitia seleksi kepada Presiden untuk menjadi pimpinan KPK.

Menurutnya, pemerintah juga tidak akan mencampuri proses hukum yang dilakukan institusi penegak hukum kepada calon pimpinan KPK.

Dengan begitu, Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri dapat melanjutkan penyelidikannya kepada seluruh pihak yang dianggap melakukan tindakan melanggar hukum.

"Kami tidak ingin intervensi pada proses hukum, maka apa yang disampaikan dan diumumkan oleh Bareskrim nanti ya tunggu saja," ujar Pramono.

Dalam kesempatan tersebut, Pramono juga mengatakan Pemerintah akan menyerahkan nama-nama tersebut secepatnya kepada DPR.

Hal itu dilakukan agar legislatif memiliki waktu untuk mempersiapkan uji kelayakan dan kepatutan.

"DPR sudah menunggu, karena paling lambat satu bulan sebelum Desember semua proses sudah harus selesai," ucap Pramono.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Pansel KPK seleksi capim kpk
Editor : Saeno
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top