Bisnis.com, JAKARTA — Hingga saat ini tujuh proyek pembangunan Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, masih dalam pembahasan di badan anggaran.
Namun, sejumlah anggota DPR meminta agar usulan pembangunan 7 proyek DPR dikaji kembali dengan mempertimbangkan perkembangan situasi ekonomi.
“Situasi ekonomi sangat tidak memungkinkan bagi negara untuk membiayai pembangunan Kompleks Gedung Parlemen,” kata Nurdin Tampubolon, Ketua Fraksi Partai Hanura, Rabu (26/8/2015).
Untuk itu, paparnya, Fraksi Partai Hanura mengajak kepada seluruh anggota DPR untuk mempertimbangkan tujuh proyek itu.
Menurut Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan, sangat tidak pantas bagi wakil rakyat untuk memaksakan realisasi tujuh proyek DPR tersebut.
“Situasi ekonomi sedang sulit. Jadi tidak perlu dipaksakan,” katanya.
Selain dua fraksi tersebut, Fraksi Partai Demokrat juga berpendapat sama.
“DPR saat ini memang sangat membutuhkan penguatan sarana kerja. Tapi, situasi ekonomi saat ini seharusnya jadi pertimbangan untuk menunda,” kata Didik Mukrianto, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat.
Seperti diketahui, tujuh proyek tersebut untuk membangun alun-alun DPR.
Selain itu, DPR juga berencana membangun museum dan perpustakaan, menyediakan akses tambahan untuk publik, membangun visitor center, membangun pusat kajian, serta menambah ruangan anggota DPR dan tenaga ahli.
