Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Demi Investor, Kemenko Polhukam Akan Buat Pemerintah Satu Suara

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan akan membuat seluruh unsur di pemerintahan satu suara, untuk memberikan ketenangan kepada investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia.
Luhut Pandjaitan saat masih menjabat Kepala Staf Kepresidenan/Antara
Luhut Pandjaitan saat masih menjabat Kepala Staf Kepresidenan/Antara

Kabar24.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan akan membuat seluruh unsur di pemerintahan satu suara, untuk memberikan ketenangan kepada investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia.

Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, mengatakan kementerian yang dipimpinnya memiliki peran penting dalam menciptakan suasana yang tenang dan kondusif, agar investor mau menanamkan modalnya.

Pasalnya, kata Luhut, persoalan ekonomi saat ini menjadi salah satu isu penting yang harus ditangani bersama.

"Ekonomi tidak lepas dari keamanan. Saya pikir apa yang disampaikam oleh Pak Soeharto pada masa Orde Baru sangat benar, salah satu pilar dari negara adalah ekonomi dan keamanan," katanya di Jakarta, Kamis (13/8/2015).

Luhut menuturkan, Kejaksaan Agung dan Polri harus dapat menjalankan tugas pokoknya tanpa membuat suasana menjadi gaduh.

Dirinya akan membantu memberikan data yang diperlukan institusi penegak hukum untuk mendukung pelaksanaan tugas kedua lembaga yang di bawah koordinasinya tersebut.

Menurutnya, mahalnya harga pangan di Indonesia dibandingkan dengan negara tetangga, dan pengemplang pajak menjadi permasalahan yang harus diselesaikan.

Untuk itu diperlukan kerja sama yang solid di internal pemerintah, agar dapat mengatasi tantangan yang ada saat ini.

Dia menyebutkan, mahalnya harga pangan di dalam negeri hanya disebabkan oleh persoalan distribusi dan middle man yang mengakibatkan harga daging sapi mencapai Rp135.000 per kilogram, sedangkan di Australia hanya Rp35.000 per kilogram dan di Malaysia hanya Rp45.000 per kilogram.

"Kerja sama antara Kemenko Polhukam dengan Kantor Staf Kepresidenan akan lebih banyak dilakukan, karena memiliki banyak data dan diisi oleh orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menganalisa perekonomian, serta sistem teknologi informasi," ujar Luhut.

Dalam kesempatan itu, Luhut juga menegaskan dirinya akan bekerja sesuai dengan kewenangan dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Dia pun meminta seluruh pihak yang berada di bawah koordinasinya untuk segera melaporkan persoalan yang ada di lapangan, agar dapat diselesaikan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Lili Sunardi
Editor : Saeno
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper