Kabar24.com, JAKARTA -- Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Haji Lulung mendatangi Bareskrim untuk menyerahkan dokumen-dokumen guna membantu penyidik mengungkap kasus korupsi uninterruptible power supply dan printer pada APBD DKI 2014.
"Enggak boleh tahu dong, ini kan rahasia. Pokoknya soal pembahasan, alur cerita dari pembahasan anggaran belanja," katanya di Bareskrim, Jakarta, Kamis (25/6/2015).
Bekas Koordinator Komisi E DPRD DKI ini mengaku ada sekitar 100 dokumen yang diserahkan termasuk di dalamnya terdapat nama-nama terkait kasus tersebut. "Ya kira-kira begitu," katanya.
Menurut Lulung, dari tata cara pembahasan anggaran itu dapat diketahui siapa yang berkompeten. Menurut dia persetujuan anggaran disetujui oleh DPRD dan Gubernur.
Ditanya apakah yang dimaksud Gubernur itu adalah Basuki Tjahaja Purnama, Haji Lulung membenarkan.
"Iya dong, yang mempersetujukan anggota dewan, yang mensahkan itu Kemendagri," katanya.
Kemendagri yang mensahkan baru disampaikan lagi ke Gubernur, disusul beberapa hari untuk direktorat dalam negeri guna program pembangunan DKI Jakarta agar dapat dijalankan.
Sebelumnya Lulung juga telah diperiksa Bareskrim terkait kesaksiannya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat printer dan scanner 3D pada 25 SMAN/SMKN di Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat 2014.
"Saya diperiksa dalam kasus scanner dan printer," ujarnya, Senin (15/6).
Dalam kasus tersebut Lulung dimintai keterangan karena pernah menjabat koordinator Komisi E DPRD DKI Jakarta.
