Kabar24.com, JAKARTA—Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggunakan hasil penelaahan rekam jejak dari berbagai institusi untuk mencegah adanya kampanye hitam terhadap calon tertentu.
Destry Damayanti, Ketua Pansel, mengatakan hasil penelusuran rekam jejak dari berbagai institusi akan menjadi perbandingan untuk mendapatkan hasil yang lebih pasti. Cara tersebut juga dipercaya dapat menghindari kampanye hitam yang dilakukan kepada calon tertentu.
“Kami memberikan waktu 1 bulan untuk tanggapan masyarakat. Kami harap masyarakat dapat aktif memberikan tanggapan dan komentarnya terhadap nama-nama yang kami keluarkan,” katanya di Komplek Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (23/6/2015).
Destry menuturkan pihaknya memang sengaja melibatkan berbagai institusi, seperti Polri, BIN, Kejaksaan, PPATK, dan KPK sendiri untuk memperoleh rekam jejak yang sebenarnya.
Pansel juga melibatkan berbagai organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat untuk mengetahui apakah rekam jejak daftar pendek calon pimpinan KPK nantinya benar-benar layak.
Menurutnya, penelusuran rekam jejak tersebut harus dilakukan untuk mencegah adanya kasus di masa lalu yang dapat digunakan untuk mengganggu kinerja pimpinan KPK. “Kami harus meminimalkan informasi yang dapat digunakan untuk mengganggu kinerja pimpinan KPK ke depannya,” ujarnya.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti sepakat untuk tidak mengungkit kesalahan kecil di masa lalu Pimpinan KPK periode mendatang. Betti Alisjahbana, anggota Pansel Calon Pimpinan KPK, mengatakan pihaknya telah menemui Kapolri untuk membahas tantangan yang mungkin dihadapi pimpinan KPK periode mendatang.
“Saat itu Kapolri sepakat untuk tidak mengungkit kesalahan kecil yang terjadi di masa lalu, paling tidak selama pimpinan KPK periode mendatang menjabat,” katanya di Komplek Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (10/6).
Betti menuturkan upaya tersebut bertujuan agar proses pencegahan dan penindakan korupsi tidak terganggu dengan kasus hukum yang menjerat pimpinannya. Pasalnya, pimpinan KPK periode sebelumnya selalu dijerat dengan persoalan hukum oleh Polri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel