Bisnis.com, BANDUNG—Ruangan di sudut Hotel Luxton, Bandung terasa sangat sempit, Jumat (19/6) petang itu. Sempit untuk sebuah acara bertajuk 'Diskusi Publik Mencari Sosok Pemimpin Ideal KPK' yang digelar Koalisi Masyarakat Sosial Anti Korupsi menghadirkan Yenti Garnasih (anggota tim Pansel KPK), Bambang Widjojanto (Pimpinan KPK non aktif), Emerson Yuntho (ICW) serta Agustinus Pohan (Dosen Unpar) karena animo peserta begitu tinggi.
Koordinator Monitoring Hukum dan Peradilan ICW Emerson belum apa-apa sudah memberikan gambaran situasi yang menunjukan seleksi calon pimpinan KPK tahun ini diperkirakan menjadi fase pencarian terberat dibanding periode sebelumnya. "Berat tantangannya kalaupun mendapatkan figur-figur terbaik untuk KPK," katanya.
Pihaknya mengaku agak khawatir dengan seleksi yang sedang digelar saat ini karena KPK tengah dikriminalisasi begitu hebat. Belum back up politik yang lemah dan pemimpin yang tidak tegas. "Kalau kriminalisasi masih ada, dukungan politik tidak ada sulit. Dewa sekalipun bakal repot, apalagi setengah dewa," paparnya.
Oleh karenanya, lanjut Emerson, masyarakat memiliki harapan besar agar KPK dipimpin oleh sosok-sosok yang ideal. “Diskusi publik ini dimaksudkan untuk mencari kandidat terbaik Ketua KPK 2015-2019 yang kemudian dipersiapkan sebagai calon Pimpinan KPK,” imbuhnya. Emerson juga mengajak masyarakat untuk turut mengawal proses seleksi sejak tahapan di Pansel hingga DPR RI.
Selain kriminalisasi yang masih terjadi, Pansel KPK menurutnya bisa saja menjaring calon terbaik namun ketika masuk proses fit and profer test di DPR ganjalan kembali datang. Seorang calon yang tidak memiliki lobi ke anggota dewan sulit terpilih. Dia menunjuk kasus gagalnya Handoyo Sudrajat yang dinilai sebagai figur baik. "Tapi dia tidak melakukan lobi dan penjajakan politik," ujarnya.
Pelemahan KPK makin krusial karena kandidat terbaik tidak bisa berbuat apa-apa jika proses revisi UU KPK di DPR berjalan dimana sejumlah aturan akan dihapus seperti kewenangan penyadapan dan penuntutan. "Ke depan KPK hanya akan menjadi Komisi Pencegahan Korupsi, institusi ini harus diselamatkan, ini hal yang paling krusial. Ini tantangan terberat yang harus dihadapi pimpinan ke depan, periode terberat," ujarnya.
Yenti Garnasih mengakui sejak awal pihaknya yakin bahwa menyelamatkan dan menguatkan KPK ke depan sangat penting. Saat ini Pansel terus bergerak menjaring kandidat pimpinan KPK, salah satunya lewat roadshow ke 9 daerah bekerja sama dengan Koalisi Masyarakat Anti Korupsi di 10 kota, yaitu Makassar (16 Juni 2015), Yogyakarta-Padang-Medan (17 Juni 2015), Balikpapan-Semarang-Pontianak (18 Juni 2015), Bandung-Malang (19 Juni 2015), dan Depok (22 Juni 2015).
Seminggu sejak pendaftaran dibuka, Yenthi mengatakan sudah 182 orang mendaftar dari berbagai latar belakang yakni advokat, akademisi, PNS, pensiunan, TNI dan Polri. Ada 9 orang perempuan mendaftar, dua polisi, sementara jaksa masih nihil. "Belum ada nama-nama yang menasional, tapi nama-nama daerah juga belum tentu tidak membawa nama ke nasional," katanya.
Enggan bicara soal kriminalisasi, Yenti menegaskan jika kerja Pansel KPK berusaha se-transparan mungkin. Dia membantah tudingan ICW yang menyebut Pansel menutup-nutupi nama-nama yang sudah masuk mendaftar untuk ditelusuri rekam jejaknya oleh ICW.
Padahal menurutnya masih ada sejumlah persoalan yang kemungkinan bisa menjegal para pendaftar seperti perlunya surat kelakuan baik untuk kandidat dari polisi aktif, atau ijasah pendaftar yang kuliah di luar negeri belum dilegalisir. "Pertimbangan pansel sebelum 27 Juni namanya dilihat (ICW) tapi syarat administrasinya dia tidak penuhi, sudah tidak lolos," katanya.
Bambang Widjajanto berharap pimpinan KPK ke depan setidaknya bisa memahami apa tantangan paling dashyat untuk KPK di depan. Jika pimpinan ke depan terpilih namun gagap akan tantangan ke depan, Bambang yakin kandidat terpilih ke depan tidak akan pas. "Kedua, ada milestone yang sudah dicapai KPK periode sebelumnya, mereka yang terpilih harus mampu melewati batas milestone ini," katanya.
Menurutnya sejumlah kejahatan yang bersifat korup dan potensi korup menghadang yakni pemanfaatan sumber daya alam, human traficking, kasus pajak, pertambangan, pilkada serentak, dan rusaknya parlemen karena oligarki lalu dana bantuan Rp 1 miliar untuk desa. "Dua tahun ke depan situasinya kritis. Kalau tidak membaca situasi ini, sulit mendapatkan chief of KPK yang pas," ujarnya.
Agustinus Pohan mengatakan pansel harus bisa memilih orang-orang mempertahankan KPK agar tidak terus dilucuti seperti wacana revisi UU KPK saat ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
