Bisnis.com, JAKARTA – Arya Fernandes, pengamat politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), mengatakan kesepkatan damai antara Agung dan Ical yang diteken atas inisiasi dari Jusuf Kalla akan sulit diimplementasikan.
Menurut Arya, islah kedua kubu bakal terganjal antara lain penentuan calon kepala daerah yang mengakomodasi kepentingan dua kubu, perumusan format koalisi dengan partai lain, serta dukungan politik dan pendanaan dalam Pilkada.
“Meski kedua kubu telah mengatakan sepakat islah sementara untuk kepentingan Pilkada, tetapi teknis penjaringan kepala daerah akan sangat sulit dilakukan. Bukan tidak mungkin akan buntu lagi,” katanya.
Hal senada diungkap oleh pengamat politik yang kini menjadi anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Saut Sirait. Dia mengatakan kesepkatan damai tersebut menyisakan polemik dukungan politik dan pendanaan partai kepada calon kepala daerah saat kepengurusan Ical dan Agung yang bersengketa memperoleh keputusan hukum tetap (incracht).
Saut memprediksi, pengurus Golkar yang mendapat keputusan hukum tetap tidak akan all out mendukung calon yang bukan pendukungnya. “Misalnya, A yang merupakan kader Agung disepakati maju untuk pilkada. Namun jika dikemudian hari Ical menang di pengadilan, kepengurusannya tidak akan all out mendukung calon A tersebut,” katanya.
Kendati demikian, Saut menilai islah merupakan jalan terbaik untuk menyelamatkan Golkar agar bisa ikut dalam Pilkada. Dengan adanya islah, paparnya, kader Golkar tetap bisa mendaftar jadi peserta Pilkada 2015 yang sesuai jadwal akan digelar pada 9 Desember.
“Islah memang masih menyisakan masalah. Tapi harus ditempuh karena jika menunggu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, Golkar bakal enggak bisa ikut Pilkada.”
