Bisnis.com, DENPASAR -- Pemerintah Provinsi Bali merespon serta menindaklanjuti hasil pemantauan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Bali yang menemukan sejumlah kecurangan pada pelaksanaan Ujian Nasional tingkat SMA/SMK/MA yang berlangsung pada 13 April 2015 hingga 16 April 2015 lalu.
Ketut Sudikerta, Wakil Gubernur Bali mengatakan masih banyak hal yang perlu dibenahi dalam pelaksanaan ujian nasional (UN) dan berharap temuan ini menjadi acuan agar hal serupa tak terjadi lagi pada pelaksanaan UN tingkat SMP.
"Jangan bodohi para siswa dengan sengaja membiarkan mereka menyontek atau membantu memberi kunci jawaban dan biarkan mereka menyelesaikan soal-soal ujian dengan mandiri dan sesuai kemampuannya," jelasnya melalui rilis yang diterima Bisnis, Kamis (23/4/2015).
Dia menambahkan, pihaknya juga meminta dukungan semua pihak untuk mewujudkan UN yang kredibel, jujur, transparan, dan bermartabat. Jika para siswa dididik dengan kecurangan akan menjadi sumber daya manusia yang tidak berkualitas serta tidak mampu menjadi pemenang dalam persaingan yang semakin ketat sekarang ini.
Kepala ORI Bali, Umar Ibnu Alkhatab mengatakan, meski masih ditemukan beberapa kecurangan dalam ujian, dia menilai dengan computer based test (CBT) jauh lebih baik dibandingkan sistem paper based test (PBT).
Selain itu, hasil UN yang tidak menentukan kelulusan siswa juga membawa semangat perubahan yang cukup positif bagi dunia pendidikan.
"UN tahun ini lebih dititik beratkan pada pengukuran integritas para siswa, sekolah, serta pemerintah sebagai pelaksana program pendidikan," cetusnya.
Dia menyarankan agar lembaga terkait segera mengevaluasi kinerja pengawas serta sekolah yang siswanya masih ditemukan menggunakan gadget saat UN dan pihaknya juga mendorong pelaksanaan UN berbasis CBT dapat total dilaksanakan mulai tahun 2016 mendatang.
